Hanya untuk Makan Rp 4,4 M Setahun, Dorong Pembebasan Bersyarat
BONTANG – Meningkatnya angka kriminalitas tidak hanya membuat sesak lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan negara (rutan). Tapi juga membikin pengeluaran negara bertambah besar.
Lapas Klas III Bontang, misalnya. Dihuni 830 warga binaan, dalam sehari mereka harus mengeluarkan Rp 12.396.880 keperluan makan. Setiap narapidana, dijatah Rp 14.936 untuk tiga kali makan.
“Mungkin kalau di luar, itu hanya sekali makan. Tapi bagaimana lagi, itu harus kami laksanakan,” kata Kalapas Klas III Bontang Heru Yuswanto.
Dalam setahun, lapas paling tidak harus merogoh kocek Rp 4.462.876.800 untuk biaya makan saja. Sedangkan anggaran yang diberikan untuk operasional membeli bahan makan setahun hanya Rp 2,9 miliar. “Sebenarnya lapas ini kapasitasnya 374 orang. Sudah overload,” ungkapnya.
Secara keseluruhan, untuk menutupi biaya operasional, lapas diberikan Rp 5 miliar. Heru mengaku jumlah itu kurang. Mengingat banyaknya pos pengeluaran. “Itu sudah termasuk gaji dan tunjangan pegawai,” tuturnya.
Bahkan, dia mengaku lapas telah menunggak pembayaran tagihan PDAM sejak Januari 2017 yang mencapai Rp 140 juta dan PLN selama dua bulan sebesar Rp 40 juta. “Kami sudah meminta kepada direktur PDAM agar tidak dilakukan pemutusan, karena masih mencari tambahan dana,” terangnya.
Ya, selain melobi Pemkot Bontang, lapas juga meminta bantuan kepada PT Pupuk Kaltim, Badak LNG, Indominco Mandiri, dan PT Kaltim Prima Coal. Dia menyebut, perusahaan tersebut menyambut baik, meski belum ada yang terealisasi. “Kami juga meminta tambahan ke kanwil (kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim, Red),” ujarnya.
Untuk menekan pengeluaran serta mengurangi jumlah warga binaan, Heru mengungkapkan pihaknya mendorong narapidana mengurus bebas bersyarat dan cuti bersyarat. Setiap bulan, dia menargetkan ada 30 orang yang mengajukan. Mereka yang berhak mengurus bebas ataupun cuti bersyarat, harus sudah menjalani 2/3 masa pidana.
Di momen peringatan HUT ke-72 Republik Indonesia sendiri, terdapat 11 warga binaan yang bebas murni. “Umumnya mereka tidak tahu, jadi kami dorong untuk mengurus. Selain itu, ada juga pemindahan ke lapas lain. Tapi persentasenya kecil, karena tempat lain juga over,” jelasnya.
Di samping itu, mereka juga berkoordinasi dengan penegak hukum. Seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar bisa memilah kasus yang tidak mesti dihukum di lapas. “Misalnya tindak pidana ringan, bisa ada perdamaian,” katanya. (jpg)
