Mengenai Penurunan Ambang Batas Kelulusan CPNS, BKPPD Tunggu Regulasi Pusat

SAMARINDA – Pemkot Samarinda bakal menurunkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade) calon pegawai negeri sipil (CPNS). Lantaran banyaknya keluhan warga mengenai sulitnya soal tes kompetensi dasar (SKD). Yang menyebabkan minimnya tingkat kelulusan di masing-masing daerah.

Kendati demikian, kepastian mengenai aturan tersebut masih menanti regulasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Pasalnya, hingga saat ini, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Samarinda belum menerima surat keterangan (SK) mengenai peraturan itu.

Hal ini disampaikan Sekretaris BKPPD Sekretariat Kota (Setkot) Samarinda, Nurhikmah. Ia mengatakan, aplikasi peraturan tersebut di tingkat kabupaten/kota harus menanti surat resmi dari pemerintah pusat.

“Dalam hal ini kami sangat bersyukur apabila pemerintah pusat mengeluarkan peraturan tersebut. Karena, bukan hak kami untuk mengajukan penurunan passing grade ke pemerintah pusat. Artinya mengenai peserta CPNS banyak yang tidak lulus merupakan permasalahan nasional,” kata dia, Selasa (13/11) kemarin.

Nurhikmah mengakui, untuk di Samarinda sendiri, tingkat kelulusan tes CPNS yang digelar awal November lalu termasuk rendah. Nilai keseluruhannya bahkan tidak mencapai 50 persen.

“Walau masih hitungan kasar, dari tes SKD kemarin yang lulus tes CPNS hanya 70 peserta. Padahal formasi yang disediakan ada 313. Bisa dibayangkan, berapa banyak kejomplangan angka tersebut,” ujarnya.

Kendati demikian, angka tersebut bukan jumlah akhir sebab masih akan menanti pengumuman tes SKD. Jadwal tes pun akan menunggu kepastian dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kalau sesuai rencana awal, pengumuman akan dilakukan sepekan setelah SKD. Data dikirim dari BKN ke BKPPD Samarinda. Nanti dari BKPPD akan mengumumkan melalui website,” ungkap dia.

Setelah dinyatakan lulus, para peserta CPNS akan mengikuti tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang rencananya akan dilaksanakan pada 22-23 November 2018.

Tes tersebut akan menyesuaikan dengan substansi jabatan yang dipilih oleh peserta CPNS. Dikerjakan menggunakan sistem komputer dengan bobot mencapai 60 persen. Kemudian, tes akan dilanjutkan dengan penulisan esai. Dalam hal ini bobotnya 15 persen, menyusul tes wawancara  dengan bobot 25 persen.

“Tes akan sesuai dengan kompetensi masing-masing jabatan yang dilamar. Apabila lamaran yang dituju adalah dokter, materinya mengenai medis. Begitupun dengan guru, materinya tentang pendidikan. Namun untuk jadwal kami juga masih menanti dari Menpan apakah ada perubahan atau tidak,” kata dia.

Untuk lokasi tes SKB nantinya, Nurhikmah mengakui, pihaknya masih menanti jawaban Menpan. Kendati demikian, ia meyakinkan, adanya kemungkinan tempat tes SKB masih sama dengan tempat tes SKD. Mengingat pengalaman kedua sekolah tersebut menggelar tes beberapa saat lalu.

“Kami masih mengajukan SMKN 1 dan SMPN 22. Tapi, kepastian waktu dan jumlah peserta harus menunggu Menpan,” pungkasnya. (*/dev)