BONTANGPOST.ID, Bontang – Pergantian Menteri Keuangan menjadi harapan baru bagi Pemerintah Kota Bontang untuk mendapatkan kembali dana kurang salur yang menjadi hak daerah.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni berharap Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazara, dapat mendorong peningkatan Transfer ke Daerah (TKD) sekaligus mempercepat penyaluran dana kurang salur Bontang yang nilainya sekitar Rp402 miliar.
Suahasil resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan pada Senin (14/9/2026), menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Neni menilai latar belakang Suahasil yang telah lama berkecimpung di bidang keuangan negara menjadi salah satu alasan dirinya menaruh harapan terhadap kebijakan fiskal ke depan.
“Sepertinya, insyaallah, mudah-mudahannya APBD Kota Bontang, insentif fiskalnya naik, TKD-nya naik,” kata Neni.
Namun, menurut Neni, hal yang paling mendesak bagi Bontang saat ini adalah kepastian penyaluran dana kurang salur tersebut.
Ia mengatakan, dari total sekitar Rp402 miliar dana kurang salur, baru sekitar Rp12 miliar yang diterima Pemkot Bontang pada 2026.
“Dan juga tentunya saya berharap kurang salur dulu deh, itu salurkan Rp402 miliar,” tegasnya.
Dana kurang salur sekitar Rp402 miliar sebelumnya menjadi salah satu persoalan fiskal Bontang. Pemerintah daerah bahkan sempat menghadapi informasi bahwa dana tersebut belum akan disalurkan sehingga berpengaruh terhadap kemampuan keuangan daerah.
Dalam perkembangan terbaru, Pemkot Bontang tetap memasukkan komponen kurang bayar Dana Bagi Hasil sekitar Rp402,58 miliar dalam pembahasan RAPBD 2027, sembari menunggu kepastian alokasi dari pemerintah pusat.
Bagi Bontang, penyaluran dana tersebut dinilai penting untuk menjaga ruang fiskal daerah di tengah kebutuhan pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Sementara itu, setelah dilantik, Suahasil menyatakan komitmennya untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN serta memastikan anggaran negara tetap mendukung program prioritas pemerintah. (*)
