BONTANGPOST.ID, Bontang – Pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menuai sorotan. Kebijakan ini dinilai memunculkan pertanyaan besar soal arah politik anggaran dan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat.
Akademisi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mempertanyakan logika penyusunan prioritas anggaran pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan setiap belanja publik benar-benar menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.
Ia menilai, ketika fasilitas pejabat mendapatkan porsi anggaran besar, sementara kebutuhan dasar publik masih menyisakan persoalan, maka terjadi ketimpangan dalam menentukan skala prioritas.
“Saya kira masih banyak yang lebih prioritas. Bukan hanya soal pembelian kendaraan dengan harga fantastis, tetapi juga kegiatan seremonial yang anggarannya cukup besar,” ujarnya, Selasa (17/2/2026).
Ia juga menyinggung inkonsistensi kebijakan efisiensi, termasuk praktik perjalanan dinas dan rapat di hotel. Menurutnya, efisiensi tidak boleh sekadar menjadi jargon administratif, tetapi harus diwujudkan dalam disiplin politik anggaran oleh kepala daerah.
“Kalau bicara politik anggaran, seharusnya ada yang jauh lebih prioritas dibanding itu,” tegasnya.
Dari perspektifnya, masih banyak kebutuhan mendasar di Kalimantan Timur yang memerlukan perhatian serius, seperti polemik beasiswa, peningkatan layanan kesehatan, hingga kualitas pendidikan.
Menurutnya, sektor publik harus menjadi pusat gravitasi dalam setiap keputusan anggaran pemerintah daerah, bukan justru mendahulukan fasilitas elite.
“Yang paling prioritas adalah sektor publik. Itu yang seharusnya menjadi pilihan politik anggaran gubernur,” pungkasnya. (KP)
