Wawali Hadiri FGD di Kantor Gubernur
SAMARINDA- Guna mewujudkan opini pengelolaan keuangan negara yang objektif, berkualitas dan akuntabel, Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kaltim menggelar Forum Group Discussion (FGD) sebagai tindak lanjut Ikhtisar hasil pemeriksaan semestar II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2016, yang diselenggarakan di Ruang Rapat Tepian 1 Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, di Jalan Gajah Mada, Selasa (11/7) pagi.
Hadir pada pelaksanaan FGD yang di buka secara resmi Wakil Ketua Komite DPD RI A Budiono ini adalah Asisten Administrasi Umum Provinsi Kaltim Bere Ali, Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase, Wakil Wali Kota Samarinda Nuriswan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bontang H Amiluddin, Kepala Inspektorat Kota Bontang Hari Bambang Riyadi, Kurniawan dari Inspektorat Provinsi Kaltim, Hermant dari BPK RI Perwakilan Kaltim dan Ardi Paminto dari Universitas Mulawarman sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, Asisten Administrasi Umum Bere Ali mengapresiasi pelaksanaan FGD ini. Ia berharap, dengan adanya FGD untuk menindak lanjuti ikhtisar hasil pemeriksaan semester II BPK RI tahun 2016 ini, pemerintah kabupaten/kota yang laporan keuangannya telah mendapat WTP dari BPK RI bisa semakin mantap dan mempertahankan predikat tersebut. Karena dengan adanya predikat WTP, akan menghantarkan pelaksanaan pemerintahan yang kredibel, transparan, akuntabilitas serta bebas KKN dan tepat sasaran.
“Prestasi ini saya harapkan terus dipertahankan, meskipun Kaltim menjadi satu-satunya provinsi yang mengalami defisit anggaran yg sangat luar biasa. Semoga melalui FGD ini bisa memberikan solusi dan motivasi, agar Kaltim bangkit dan terlepas dari defisit. Agar pemerintah kabupaten/kota di Kaltim mampu mengelola dan memanfaatkan APBD dengan baik, tepat sasaran, efisien dan bermanfat untuk masyatakat, ” terang Bere Ali.
Lebih lanjut Bere Ali menyampaikan, bahwa bukan penghargaan WTP yang harus dikejar oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota, termasuk Pemerintah Provinsi Kaltim, akan tetapi bagaimana mengubah mindset serta perbaikan birokrasi dalam pengelolaan keuangan sehingga, pelaksanaan dan pelaporan APBD bisa dilaksanakan dengan baik dan diterima oleh masyarakat.
Sementara itu, dalam FGD ini, Basri Rase menyampaikan, bahwa FGD merupakan salah satu forum yang sangat baik dan tentunya akan bermanfat bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Timur, karena melalui forum ini pemerintah diharapkan akan semakin mampu dalam mengelola keuangan daerah dengan baik, transparan serta akuntabel. Sehingga daerah yang telah berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI bisa terus dipertahankan.
“Bagi kami pemerintah darah khususnya Kota Bontang, opini WTP ini bukan hanya sekedar penghargaan tertinggi dalam bidang keuangan saja, akan tetapi melalui opini WTP ini kami bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat terkait pelaksanaan keuangan daerah atau APBD untuk kepentingan masyarakat. Kami berharap, melalui FGD ini kami di daerah bisa terus konsisten melaporkan penggunaan APBD secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran,” terangnya.(Hms7)
