BONTANG – Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) akan segera berakhir di bulan April mendatang. Untuk mengganti posisi tertinggi ASN tersebut, perlu dibentuk Panitia Seleksi (pansel) yang berasal dari provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengaku akan melaksanakannya sesuai prosedur.
“Nanti kami ikuti aturan, kan ada Peraturan Presiden kami ikuti itu sesuai prosesnya,” jelas Neni saat ditemui belum lama ini.
Dikatakan Neni, Plt Sekretaris Daerah yakni Artahnan Saidi terhitung mulai tanggal 8 Januari 2018 di samping jabatannya sebagai Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Bontang juga sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Bontang. Hal itu tertuang dalam Surat Perintah Wali Kota Bontang nomor 829/02/BKPP.02 tanggal 8 Januari 2018 lalu.
“Atas surat perintah itu, Pak Artahnan bisa melaksanakan tugasnya sebagai Pj Sekda Bontang sampai tanggal 8 April 2018 mendatang, atau sampai masa pensiun,” ujarnya.
Sementara itu, mengenai panselnya, Neni menyebutkan biasa dibentuk di Provinsi Kaltim. Sehingga pihaknya hanya tinggal menunggu saja terbentuknya pansel itu. Sedangkan untuk calon pengganti Sekda, Neni enggan berkomentar.
Diketahui bahwa Wali Kota Bontang mengeluarkan surat perintah tersebut berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan Daerah Kota Bontang nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Wali Kota Bontang nomor 31 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretaris Daerah, Peraturan Wali Kota nomor 56 tahun 2016 tentang Prosedur tetap Pelaksanaan Administrasi dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang, Surat Kepala BKN nomor K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, serta Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur nomor 821.2/III.2-6184/TUUA/BKD/2017 perihal Rekomendasi Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bontang.(mga)
