BONTANG – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bontang yang masuk dalam kubu kepemimpinan Eddy Ganefo akan segera menggelar pelantikan. Awalnya, pelantikan direncanakan bulan Desember ini, namun karena beberapa kesibukan, pelantikan pun diundur menjadi bulan Januari 2018.
Kadin kubu Eddy Ganefo ini pun mengakui keberadaan Kadin di Bontang yang terbagi dua atau dualisme. Namun, hal itu dianggap biasa karena tujuannya sama yakni ingin memperbaiki perekonomian di Bontang.
Direktur Eksekutif Kadin Bontang, Muhammad Muqrim mengatakan, terkait dengan keberadaan Kadin yang diketuai oleh Herman Saribanong bahwa kepemimpinannya sudah definitif dan sudah di SKK-kan. Sehingga rencana pelantikan Kadin Bontang yang semula akan dilakukan 17 Desember, tetapi padatnya acara yang dilakukan oleh Kadin Pusat maka pelantikan akan dilaksanakan Januari 2018.
“Pelantikan nanti dilakukan serentak dan Bontang akan jadi tuan rumahnya,” jelas Muqrim di Café Akasha, Jumat (8/12) kemarin.
Ditambahkan Ketua Kadin Bontang Herman Saribanong, Januari nanti pelantikan dilakukan bersamaan dengan 5 kabupaten kota lainnya. Oleh karenanya pelantikan perlu persiapan, karena dihadiri oleh beberapa pengusaha nasional termasuk rencananya akan dihadiri oleh Ketua Kadin Pusat Eddy Ganefo.
“Kadin ini sesungguhnya keputusan itu adalah kolektif kolegial, keputusan bersama dan bukan keputusan ketua saja, tetapi dari semua unsur wakil ketua yang terdiri dari 19 orang,” ujarnya.
Dikatakan Herman, kepengurusan Kadin sangat gemuk karena pihaknya akan mengakomodir seluruh pengusaha-pengusaha di Bontang. Jika dulu ada paradigma lama dengan menebar proposal untuk melakukan suatu acara.
”Insya Allah dengan kebersamaan di Kadin ini, maka proposal itu ditiadakan dan kami sinergikan dengan Pupuk Kaltim, PT Badak NGL dan Pemkot Bontang bahwa kami akan bermitra bersama sesuai Undang-Undang tentang Kadin,” bebernya.
Muqrim menimpali bahwa keberadaan Kadin kubu Eddy ganefo ini legal dengan terbitnya SK nomor 157/KEP/DP-KI/XI/2017 tentang Pengangkatan Dewan Pengurus Kadin Indonesia Bontang masa bakti 2017-2022. Hal itu tentu menjadi tantangan sendiri agar mampu bersinergi dengan pemerintah dan perusahaan yang ada di Bontang untuk membangun Kota Bontang agar lebih baik.
“Karena kami organisasi profesi, alangkah tidak etisnya ketika ada kegiatan pengusaha mengedarkan proposal ini tentu mengganggu kredibilitas perusahaan, sehingga organisasi ini didalamnya adalah pengusaha, maka proposal ditiadakan,” paparnya.
Hal itu dibenarkan Wakil Ketua Bidang Organisasi Kadin Bontang Eko Satria yakni Kadin akan merubah paradigma. Jika Kadin sebelumnya dianggap kurang mandiri, dan sangat tergantung pihak lain, maka Kadin ini akan membuktikan bahwa Kadin wadah pengusaha. Dimana pengusaha bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan bukan hanya untuk dirinya tapi juga organisasi.
“Pengusaha berbadan hukum dan perusahaan besar itu wajib tergabung dalam Kadin sesuai UU, sehingga diharapkan masing-masing wakil ketua bisa melaksanakan tupoksinya,” ungkapnya.
Ketua Umum Kadin Pusat saat ini dikatakan Eko sudah bekerjasama dengan SKK Migas sesuai Peraturan Presiden. Artinya, terkait UMKM di seluruh Indoensia di satuan unit kerja SKK Migas akan bekerjasama dengan Kadin.”Saya juga sudah kerjasama dengan sahabat UMKM satu komunitas di Jakarta, sudah dapat rekomendasi dari beberapa kementerian. Sahabat UMKM ini akan melakukan training, Insya Allah Bontang akan jadi pilot project untuk Kaltim,” terang dia.
Terkait hubungannya dengan Kadin sebelah yang sudah beberapa waktu lalu dilantik, Direktur Eksekutif, Muqrim mengatakan bahwa pihaknya tak bisa menilai jika Kadin yang bersebrangan dengannya adalah ilegal. Karena secara hirarki mereka ada di pusat, provinsi dan daerah. Begitupun halnya dengan Kadin yang dia bernaung didalamnya. “Kami sama-sama jalan saja, tidak membenarkan Kadin yang dinaungi dengan tendensi lain, karena sama-sama tujuannya untuk memperbaiki perekonomian Bontang, dan mereka (pengurus Kadin sebelah, Red) itu saudara semua,” pungkasnya.(mga)
