Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Bertahap Sesuai Kesiapan Sekolah

bontangpost.id – Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) dr Bahauddin mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum melakukan survei kesiapan sekolah. Sehubungan dengan rencana dimulainya pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dalam waktu dekat.

Menurutnya, masih ada waktu tujuh hari ke depan. Hingga kesimpulan terkait kelengkapan sarana penunjang protokol kesehatan (prokes) tiap sekolah yang akan dikeluarkan 14 Juni mendatang. Ia menjelaskan, nantinya survei akan dilakukan oleh petugas puskesmas berdasarkan wilayah kerjanya.

“Masih cukup waktunya. Kami yakin bisa menyelesaikan proses inventarisasi sarana prokes,” kata Bahauddin.

Ia menyebut kemungkinan tidak seluruh sekolah serentak memulai PTM. Ada opsi bertahap. Tetapi, dijelaskan pihaknya hanya melakukan pemantauan, terkait keputusan PTM menjadi ranah Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud).

“Kalau eksekusinya PTM itu ada di Disdikbud. Terpenting ada komitmen dari pihak penyelenggara pendidikan terkait prokes,” ucapnya.

Meskipun hingga kini juga belum ada instruksi dari Pemprov Kaltim sehubungan dimulainya PTM. Tetapi, ia mengaku persiapan harus tetap berlanjut. Baik di jenjang SD maupun SMP.

Bahauddin meminta agar sekolah menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang sangat ketat. Jangan hanya terkesan regulasi itu diterapkan di awal mulainya PTM. “Ibaratnya jangan di awal sangat ketat, selanjutnya longgar,” pintanya.

Sinyal dimulainya PTM menguat setelah seluruh tenaga pendidik menerima vaksinasi hingga dosis kedua. Baik dari jenjang SD hingga SMA. Belum lagi angka kasus aktif paparan Covid-19 di Kota Taman belakangan menurun. Bahkan tidak ada satu kelurahan yang masuk zona merah.

Kaltim Post (grup bontangpost.id) mendapatkan informasi bahwa pelaksanaan mapping kesiapan prokes ini tertuang dalam surat bernomor 443.5/673/Dinkes.02. Tertanggal 7 Mei lalu. Pada surat itu pelaksanaan mapping dilaksanakan 19 Mei hingga 11 Juni.

Hasil pembinaan dan pengawasan akan dikoordinasikan dengan Disdikbud dan Kantor Kemenag Bontang terkait prokes. Apabila satuan pendidikan belum tersedia atau tidak memenuhi syarat. (*/ak/ind/k15)