Pembenahan Infrastruktur dan Sungai Diprioritaskan 

Masuk Usulan Musrenbang Provinsi Kaltim 2017

SANGATTA – Menghadapi pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi Kaltim yang rencananya digelar, Senin (3/4), sejumlah usulan rencana pembangunan telah disiapkan Pemerintah Kutai Timur. Beberapa usulan yang dianggap penting adalah pembenahan infastruktur jalan yang melibatkan provinsi serta penanganan sungai.

Bupati Kutai Timur, Ismunandar mengatakan Pemkab Kutim telah menyiapkan beberapa usulan rencana pembangunan pada Musrenbang Provinsi Kaltim 2017 ini. Usulan pembangunan ini memang merupakan proyek-proyek prioritas yang menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim di wilayah Kutim. Seperti jalan lintas provinsi, yang saat ini kondisinya cukup rusak parah dan perlu adanya peningkatan.

“Selain itu, penanganan Sungai yang kini tanggung jawabnya juga diambil alih oleh pihak provinsi. Pemkab Kutim mengusulkan penanganan dan pembenahan beberapa sungai, seperti Sungai Sangatta dan Sungai Bengalon. Khusus Sungai Sangatta, Pemkab Kutim mengajukan penanganan masalah pendangkalan akibat tingginya sedimentasi sungai,” ucap Ismu.

Terpisah, Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Sumarjana mengatakan semua bidang yang memungkinkan untuk diusulkan dalam Musrenbang Provinsi Kaltim, pasti akan diajukan. Seperti, infrastruktur jalan, Puskesmas, air bersih, listrik, pendidikan. Namun yang menjadi hal khusus yang harus dibahas antara Pemkab Kutim dengan Pemprov Kaltim adalah usulan pembangunan venue untuk pelaksanaan Porprov Kaltim 2018 mendatang di Kutim.

“Karena waktunya mepet, jadi itu juga diprioritaskan,” katanya.

Selain itu, pengajuan bantuan keuangan (Bankeu) juga menjadi usulan Pemkab Kutim. Namun dirinya belum bisa memastikan berapa nilainya karena pada hari Minggu (2/4) esok baru akan diputuskan jumlahnya.

“Akan tetapi usulan yang ajukan ke Pemprov Kaltim juga tentu akan disesuaikan dengan kondisi keuangan Provinsi. Karena untuk apa terlalu banyak usulan namun pada ujungnya juga tidak dipenuhi karena terganjal masalah keuangan pemerintah provinsi Kaltim,” tutupnya. (aj)