Pemkab Tetap Perjuangkan Pemekaran Kutara, Otonomi Daerah Hanya Simbol

SANGATTA – Pelaksanaan otonomi daerah saat ini jauh berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya. Sebab, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah, justru mengerdilkan kebijakan tersebut. Mengingat banyak kewenangan daerah yang kini justru kembali diambil alih pemerintah pusat.

Ditemui usai memimpin upacara di depan halaman Kantor Sekretariat Kabupaten (Sekkab), Senin (22/5) kemarin, Bupati Kutai Timur Ismunandar mengatakan, dalam peringatan hari otonomi daerah ada beberapa harapan yang disampaikan pemerintah pusat. Salah satunya, bagaimana terbentuknya harmonisasi seluruh aparatur pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif bisa sejalan mewujudkan otonomi daerah.

“Kalau dulu, otonomi daerah itu seluruh kebijakan diserahkan ke daerah. Namun saya tidak mengerti lagi sekarang, setelah ada UU 23, justru banyak kewenangan daerah yang ditarik. Tapi dengan semangat otonomi apa yang sudah kami lakukan sekarang akan terus ditingkatkan,” ucap Ismu.

Dia mengatakan, dengan semangat otonomi daerah ini juga, Pemkab Kutim akan terus memperjuangkan rencana pemekaran Kutai Utara menjadi sebuah kabupaten baru, berpisah dari Kutim. Meskipun pemerintah pusat tengah mengeluarkan kebijakan moratorium terkait pemekaran wilayah.

“Nah inilah yang sedang coba kami terobos di pusat. Bagaimana usulan daerah otonomi baru (DOB) ini bisa terwujud,” katanya.

Sebab, lanjut Ismu, jika melihat kondisi Kutim sekarang sudah saatnya untuk dimekarkan. Alasannya, karena luasnya wilayah kabupaten, sehingga menyulitkan pemerintah dalam melakukan kontrol dan pembangunan. Selain itu, baik Pemkab maupun DPRD Kutim juga sudah sepakat untuk mendukung pemekaran tersebut.

“Apalagi, saya juga sudah buat komitmen bahwa Kutim siap membantu biaya jika Kutara disetujui sebagai kabupaten persiapan,” sebut Ismu.

Disinggung apakah ada upaya yang akan dilakukannya untuk memperjuangkan otonomi daerah, Ismu mengaku, sejauh ini masih akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pusat. Meskipun begitu, dirinya tetap akan berjuang agar tetap bisa meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Salah satunya seperti usaha saya memperjuangkan nasib petani singkong. Jangan sampai singkong ditanam, justru tidak ada pembeli. Nah, sekarang kan sudah berhasil. Begitu juga dengan lainnya. Akan terus saya perjuangkan,” tegas mantan Sekda Kutim itu. (aj)