KEPALA Bagian (Kabag) Sumber Daya Alam (SDA), Pranowo mengaku jika penanganan buaya bukan merupakan haknya. Persoalan itu merupakan kewenangan penuh dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Meskipun begitu, ia akan melakukan komunikasi dengan BKSDA terkait penanganan buaya terebut.
“Mengenai selanjutnya kami tunggu BKSDA. Karena itu merupakan kewenangan mereka. Bukan kewenangan kami. Tetapi kami sudah telpon di sana (BKSDA). Katanya mau ke sini (Kutim). Siap mau datang,” ujar Kabag BKSDA Pranowo saat disambangi Sangatta Post, Selasa (9/5) kemarin.
Hanya saja yang disayangkannya jika ada biaya tangkap buaya. Seharusnya warga dengan suka rela menyerahkan binatang berdarah dingin tersebut kepada pemerintah atau instansi terkait. Meskipun begitu akan dipikirkan solusi terbaiknya. Sehingga buaya bisa terselamatkan secepatnya.
“Sebenarnya BKSDA siap tampung asal tidak ada biaya ganti rugi. Kan seharusnya suka rela saja. Kami tidak tahu juga biayanya berapa. Kan kami tidak ada anggaran juga. Tetapi nanti akan kami bicarakan lagi,” katanya.
Apakah ada upaya untuk melihat buaya tersebut, Pranowo mengaku akan beriringan dengan BKSDA secara langsung. Sehingga bisa menjelaskan dan mengetahui langkah yang akan diambil selanjutnya. “Tunggu BKSDA baru kami lihat,” katanya.
Mengenai pembentukkan perwakilan BKSDA dan penangkaran buaya, dirinya mengaku tidak mengetahui pasti. Sampai saat ini belum mendengar dan akan mengadakan keduanya. Kemungkinan yang mengetahui hal itu ialah bupati. “Masalah pembentukan BKSDA dan penangkaran belum tau. Atasan yang tau.Bisa dikomunikasikan ke atas,” katanya.
Sementara itu, perwakilan BKSDA, Bowo membenarkan akan menyambangi Kutim untuk melihat buaya tersebut. Seperti yang dikabarkan Kabag SDA, jika BKSDA akan menampung buaya tersebut asal tidak ditarik ongkos tangkapan. “Kita akan datang ke Kutim. Kita juga akan koordinasikan masalah kelanjutannya. Tetapi saya mohon buayanya jangan dibunuh,” katanya. (dy)
