BONTANGPOST.ID, Makassar – Pemerintah Kota Bontang meminta perusahaan mulai mengubah pola program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Bantuan yang diberikan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sesaat, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberi manfaat dalam jangka panjang.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris saat membacakan sambutan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dalam Rakor Forkopimda dan pemangku kepentingan Kota Bontang 2026 di Hotel The Rinra Makassar, Kamis (20/8/2026).
Menurutnya, kontribusi perusahaan selama ini sudah terlihat melalui berbagai program, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hingga pemberdayaan UMKM. Namun, pelaksanaannya masih perlu diselaraskan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
Bontang sebagai kota industri masih menghadapi sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian bersama. Di antaranya persoalan kemiskinan, stunting, pendidikan, kesehatan, lingkungan, penguatan UMKM hingga peningkatan keterampilan tenaga kerja.
Pria yang akrab disapa AH itu mengatakan, program TJSL sebaiknya tidak hanya berupa pemberian bantuan yang habis digunakan. Perusahaan diharapkan ikut mendorong program yang dapat membuat masyarakat lebih mandiri.
“Bukan siapa memberikan berapa, tetapi apa yang bisa kita lakukan bersama dan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” sebutnya.
Pemkot juga melihat adanya kemungkinan program TJSL dari sejumlah perusahaan berjalan di lokasi atau sasaran yang sama. Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah mendorong pemetaan program mulai dari perencanaan 2027.
Pemetaan nantinya mencakup rencana program, lokasi, penerima manfaat hingga indikator keberhasilan. Dengan begitu, program perusahaan bisa lebih terarah dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
AH menegaskan, Pemkot Bontang tidak ingin hubungan pemerintah dengan perusahaan hanya sebatas meminta bantuan.
“Pemerintah Kota Bontang tidak hadir dalam forum ini untuk meminta-minta kepada perusahaan. Kami hadir untuk mengajak perusahaan menjadi mitra strategis pembangunan Kota Bontang,” tegasnya.
Dalam rakor tersebut, Pemkot Bontang juga membentuk kepengurusan Forum TJSL Kota Bontang. Forum ini diharapkan menjadi ruang koordinasi antara pemerintah dan perusahaan dalam menyusun serta menjalankan program TJSL.
Rakor kali ini turut dihadiri 15 perusahaan. Jumlah tersebut dinilai menunjukkan keterlibatan dunia usaha yang semakin luas dalam pembahasan pembangunan daerah.
Namun, banyaknya perusahaan yang hadir bukan menjadi ukuran akhir. Pemkot berharap forum tersebut dapat menghasilkan program yang jelas, tepat sasaran, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Bontang. (*)
