bontangpost.id – Legislator menyorot kebijakan Pemkot Bontang terkait rencana penyaluran bantuan perlengkapan sekolah gratis. Pasalnya khusus sepatu dan tas nantinya akan masuk mekanisme lelang. Jika skema ini diterapkan artinya besar kemungkinan akan dimenangkan oleh perusahaan dari luar Bontang.
Ketua DPRD Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan kebijakan ini tidak sesuai dengan visi-misi kepala daerah terpilih saat masa kampanye. Sebab pasangan Basri Rase-Najirah kala itu akan memberdayakan perajin lokal.
“Berarti ini hanya sebatas janji politik saja. Sama artinya membohongi masyarakat,” kata Andi Faiz.
Politikus Partai Golkar menerangkan bahwa sejumlah perajin lokal sudah mulai unjuk gigi menghasilkan produk. Tetapi kebijakan Pemkot justru menciderai semangat mereka. Seperti UMKM Boba Bags yang berlokasi di Kelurahan Bontang Baru telah membuat tas. Bahkan warga RT 21 Kelurahan Satimpo juga memulai usaha pembuatan sepatu.
“Terkesan tidak nyambung kebijakannya,” ucapnya.
Dalam konteks ini, dipandangnya, OPD terkait tidak mau menanggung risiko di kemudian hari. Tentunya mereka mengacu regulasi yang ada.
Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Saparudin mengatakan kebijakan ini akibat terhalang hak kekayaan intelektual. Termasuk merek dagang dan hak paten didalamnya.
“Kalau menggunakan merek orang bisa kena tuntut. Sementara membeli harus punya merek,” kata Saparudin.
Ia menjelaskan seragam berbeda karena bahan dasar kain hanya memerluka uji laboratorium. Tergantung spesifikasi yang diinginkan. Sementara sepatu dan tas harus ada merek yang terdaftar.
Faktor itulah yang membuat Disdikbud akan menggunakan skema lelang terbuka. Menurutnya peserta lelang tidak bisa dibatasi atau bersifat umum. Tertuang dalam keputusan presiden.
“Kasus ini terjadi di Blitar karena menggunakan merek orang kena tuntut. Kami tidak mau kejadian serupa,” ucapnya.
Saparudin juga enggan untuk menyebutkan berapa anggaran yang dialokasikan untuk dua produk bantuan ini. Tetapi dipastikan perlengkapan sekolah gratis ini hanya khusus pelajar kelas I SD dan VII SMP.
Diketahui untuk pengadaan tas pada 2017 lalu dikucurkan anggaran sebesar Rp 4,2 miliar. Dua tahun kemudian digelontorkan Rp 4,8 miliar. Sementara untuk sepatu di 2017 menyedot Rp 5,7 miliar. Nominal bertambah Rp 500 juta di dua tahun berikutnya.
Khusus sepatu dan tas sebenarnya bisa dimulai proses lelang. Karena tidak terdapat masalah terkait penganggarannya. (*/ak)
