bontangpost.id – Program pengadaan bantuan seragam sekolah mengalmai kendala. Sebab nomenklatur yang tertera hanya berupa pembelian kain. Tidak termasuk upah jahit. Kendati demikian, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bambang Cipto Mulyono memastikan pendistribusian bantuan itu akan dilakukan di awal tahun ajaran baru.
“Diusahakan di awal ajaran baru sudah terbagi,” kata Bambang.
Tahapan saat ini ialah menunggu pergeseran. Tetapi dipastikan bukan pergeseran anggaran mendahului APBD Perubahan. Melainkan pergeseran biasa. Sebab tidak mengubah judul nomenklatur tetapi standar satuan harga (SSH).
“Pada momen pergeseran biasa ini dimasukkan penyesuaian SSH,” ucapnya.
Setelah fase itu rampung maka masuk tahapan selanjutnya. Diketahui untuk sekolah negeri akan tertera di dalam bantuan operasional sekolah (BOS). Artinya skema yang dipakai untuk penjahitan ialah penunjukan langsung dari tiap satuan pendidikan. Sementara sekolah swasta akan dilelang secara terbuka.
Bambang juga memastikan tidak ada perubahan anggaran. Sebab nominal yang tertuang di nomenklatur lama hanya dibagi untuk pembelian kain dan upah jahit.
Ketua DPRD Andi Faizal Sofyan Hasdam meminta OPD terkait untuk segera mengambil langkah cepat. Agar proses pengadaan tidak membuat produksi lamban. Sebab keinginan masyarakat ialah agar pelajar mendapatkan seragam saat awal tahun ajaran baru.
“Jangan sampai akhir tahun baru selesai. Dari segi manfaat itu berkurang. Mengingat orangtua akan membelikan seragam sebelum bantuan itu turun,” sebutnya.
Politikus Partai Golkar ini mengingatkan sebab proses lelang untuk seragam sekolah swasta itu membutuhkan waktu. Sesungguhnya legislator sudah menanyakan saat pembahasan anggaran apakah program penyaluran bantuan perlengkapan sekolah gratis ini sudah masuk semua.
“Penuturan dari Pemkot waktu itu sudah masuk. Ternyata ada salah nomenklatur yang dimasukkan. Ini sangat fatal. Karena ini kegiatan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” terangnya.
Rencananya bantuan ini akan menyasar siswa baru. Mengenai jumlah siswa, Disdikbud akan mengacu terhadap data tiap rombongan belajar di masing-masing satuan pendidikan. Meliputi pelajar di kelas awal baik jenjang SD maupun SMP. Artinya selain siswa baru ditambah pelajar SMA/SMK otomatis tidak mendapatkannya.
Bagi sekolah dengan jumlah siswa sedikit akan dilakukan penggabungan. Sehingga bisa dikerjakan dalam satu penyedia. Dengan catatan kalkulasi anggaran tidak mencapai Rp 200 juta. Sebab sesuai ketentuan jika berada di angka tersebut atau di atasnya maka harus ditempuh skema lelang.
Diharapkan dari skema penunjukkan langsung ini bisa menjangkau seluruh penjahit di Kota Taman. Sesuai dengan visi-misi kepala daerah terpilih yakni pemberdayaan UMKM lokal mengenai pengadaan seragam sekolah. Dijelaskan Saparudin, proses lelang bisa dimulai terlebih dahulu. Adapun pengukuran nantinya dilakukan saat siswa memasuki fase penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Diketahui pengadaan perlengkapan sekolah ini sudah dua kali terselenggara di Kota Taman. Selain 2019, Pemkot Bontang juga memprogramkan pada 2017. Khusus 2019, anggaran yang dikucurkan seluruhnya mencapai Rp 18 miliar. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dua tahun sebelumnya yakni Rp 14,7 miliar. Sementara anggaran seragam sekolah gratis tahun ini belum dibeberkan oleh Disdikbud. (*/ak)
