Bontangpost.id
Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
Kamis, 21 Januari 2021
  • Home
  • Bontang
  • Kaltim
  • Nasional
  • Advertorial
    • Advertorial
    • Pemkot Bontang
    • DPRD Bontang
  • Ragam
    • Infografis
    • Internasional
    • Olahraga
    • Feature
    • Resep
    • Lensa
  • LIVE
Bontangpost.id
  • Home
  • Bontang
  • Kaltim
  • Nasional
  • Advertorial
    • Advertorial
    • Pemkot Bontang
    • DPRD Bontang
  • Ragam
    • Infografis
    • Internasional
    • Olahraga
    • Feature
    • Resep
    • Lensa
  • LIVE
Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
Bontangpost.id
Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
Home Kaltim

Pengamat: OTT KPK di Kutai Timur, Bukti Politik Dinasti Rawan Korupsi

Reporter: Redaksi Bontangpost.id
Minggu, 5 Juli 2020, 09:23 WITA
dalam Kaltim
3 menit dibaca
Tatib Perlu Mengatur Uji Publik

Herdiansyah Hamzah. (Dok/Bontangpost.id)

Scan MeShare on FacebookShare on Twitter

bontangpost.id – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), kembali menambah deretan panjang Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi di Indonesia. KPK sendiri telah menetapkan Bupati Kutai Timur dan istrinya yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Timur, beserta 3 orang Kepala OPD dan pihak swasta, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Total ada 7 tersangka dari 16 orang yang diamankan KPK dalam operasi senyap itu.

Menurut Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, dugaan korupsi dalam kasus ini ditengarai berhubungan erat dengan kepentingan Pilkada di Kutai Timur, yang sedianya akan digelar tahun 2020 ini.

“OTT KPK di Kutai Timur tersebut, setidaknya mengajarkan kita tentang beberapa hal krusial, antara lain pertama, politik berbiaya tinggi (high cost politic). Ini memang bukan satu-satunya faktor yang mendorong perilaku korup kepala daerah. Tapi biaya politik yang tinggi inilah, alasan yang memaksa para kandidat calon, khusunya petahana, untuk menghalalkan segala cara,” kata Sekretaris SAKSI, Herdiansyah Hamzah.

Dibeberkannya, hasil kajian Litbang Kemendagri menunjukkan untuk menjadi walikota/bupati dibutuhkan biaya mencapai Rp 20-30 miliar, sementara untuk menjadi gubernur berkisar Rp 20-100 miliar.

“Ongkos yang harus mereka keluarkan ini, tentu saja tidak sepadan dengan gaji yang bakal diterima oleh seorang kepala daerah,” sambung pria yang akrab disapa Castro ini.

Baca Juga:  Sangatta Belum Bebas Biarpet, Poniman Sebut Karena Masalah Teknis 

Kedua, lanjut dia, kasus ini menjadi pertanda masih kuatnya politik transaksional dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ini semacam jatah preman atau upeti yang diberikan sebagai tiket untuk memenangkan tender barang dan jasa. Tradisi macam ini kata Castro, jelas akan melanggengkan tindakan korup dalam pengadaan barang dan jasa.

“Kepala daerah cenderung menggunakan pengaruhnya (trading in influence) untuk mengatur lalu lintas pemenang tender barang dan jasa, demi mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya,” tuturnya.

Kemudian yang ketiga, tegas Castro adalah politik dinasti. Hal ini berkelindan, karena tersangka lain yang turut diamankan, yakni Ketua DPRD yang juga sekaligus istri dari Bupati Kutai Timur, menandakan politik dinasti telah memberikan jalan yang lapang bagi perampokan keuangan negara.

“Politik dinasti telah melumpuhkan check and balances system antara Pemerintah dan DPRD. Sebab kendali pengawasan berada di tangan satu keluarga. Jadi mustahil akan ada kontrol yang kuat dan memadai di bawah kuasa politik dinasti,” bebernya.

Keempat, lanjut Castro, keterlibatan 3 unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kasus OTT ini. Yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD), dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang artinya menandakan OPD-OPD telah menjadi sapi perah kepala daerah. Yang hanya dijadikan bancakan untuk memperkaya pundi-pundi modal politiknya jelang pilkada. Tentu saja ada proses tawar menawar atau transaksi saling menguntungkan diantara keduanya, termasuk dalam proses seleksi atau keterpilihan kepala-kepala OPD tersebut. Hal ini tentu saja merusak desain merit system manajemen lembaga pemerintahan, sebab telah terjadi spoil system yang memberikan dampak merugikan terhadap kualitas layanan publik.

Baca Juga:  Pernah Garap Jalan Gunung Menangis, Kontraktor Itu Kini Tersandung Kasus Suap

“Untuk itu, kami dari Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, menyatakan sikap sebagai berikut, pertama mendukung langkah KPK untuk menuntaskan kasus ini, sekaligus mendorong agar dilakukan proses dan upaya yang sama di wilayah lain, baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota. KPK harus memperluas jangkauan penegakan hukum terhadap segala macam aktivitas korupsi di daerah secara konsisten. Sebab KPK sendiri.butuh upaya lebih serius dan konsisten untuk mengembalikan kepercayaan publik,” tegas dia.

Kemudian SAKSI meminta kepada KPK dan aparat penegak hukum lainnnya, untuk memperketat pengawasan terhadap daerah-daerah yang sarat dengan praktek “politik dinasti”. Sebab di bawah kendali politik kekerabatan tersebut, potensi tindak pidana korupsi akan jauh mudah terjadi. Persekongkolan jahat yang mengarah kepada perampokan uang negara, akan jauh lebih efektif dan berlangsung lebih cepat di bawah kendali politik dinasti ini.

Lanjut dia, SAKSI juga meminta kepada seluruh kepala-kepala daerah, khususnya yang ada di Kalimantan Timur, untuk menjadikan kasus OTT ini sebagai terapi kejut (shock therapy) agar tidak bermain-main dengan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, dengan cara-cara yang tidak patut atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Baca Juga:  Pembantaran Rommy Misterius, KPK Jadi Sorotan

Kemudian meminta kepada lembaga-lembaga pengawasan, baik internal maupun eksternal, termasuk seluruh lapisan masyarakat, untuk memperketat pengawasan terhadap proses lalu lintas pengadaan barang dan jasa. Jika menemukan kejanggalan atau indikasi perbuatan melawan hukum, silahkan segera laporkan kepada aparat penegak hukum. Hal ini juga berlaku kepada perusahan dan kontraktor, jika menemukan indikasi pemerasan atau permintaan fee tertentu dari pejabat dalam upaya menjanjikan pemenangan tender.

“Terakhir atau yang kelima, mendorong partai politik untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat secara serius, agar dapat melahirkan pemilih yang rasional. Dengan demikian, politik berbiaya tinggi dalam Pilkada dapat kita tekan. Upaya pendidikan politik ini, termasuk pula perbaikan pola rekrutmen dan kaderisasi, menjadi jalan untuk membatasi eksistensi politik dinasti, yang secara nyata telah merusak sistem politik kita sekaligus melapangkan jalan korupsi,” tutup dia. (pro/kpg)

Share this:

  • Twitter
  • Facebook


Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:


Saksikan video menarik berikut ini:

Tags: bupati kutimherdiansyah hamzahismunandarKPKkutimott kpk
Print Friendly, PDF & Email
PindaiBagikan103Tweet65Kirim

Dapatkan informasi terbaru langsung di perangkat anda. Langganan sekarang!

Berhenti Berlangganan

Komentar Anda

Related Posts

Soal Konflik BUMDes dan PLN, Bupati Tak Ikut Campur

Ismunandar Maju Pilkada, Kepala Dinas Berburu Duit Buat Modal

Kamis, 21 Januari 2021, 11:00 WITA
Tangkapan 3 Kilogram Sabu, Dikendalikan Tahanan Lapas

Tangkapan 3 Kilogram Sabu, Dikendalikan Tahanan Lapas

Kamis, 21 Januari 2021, 09:30 WITA
Ayah-Anak Tersangka Kasus Pembunuhan karena Cinta Segitiga

Ayah-Anak Tersangka Kasus Pembunuhan karena Cinta Segitiga

Kamis, 21 Januari 2021, 08:15 WITA
Cabuli Anak di Bawah Umur, Tiga Remaja Dipolisikan

Cabuli Anak di Bawah Umur, Tiga Remaja Dipolisikan

Selasa, 19 Januari 2021, 15:30 WITA
Nekat Berenang, Pemuda 19 Tahun Tenggelam di Bawah Jembatan Kembar Sungai Mahakam

Nekat Berenang, Pemuda 19 Tahun Tenggelam di Bawah Jembatan Kembar Sungai Mahakam

Selasa, 19 Januari 2021, 09:08 WITA
Masih Banyak yang Terisolasi, Banjir Barabai Sudah Menelan Korban Jiwa

Masih Banyak yang Terisolasi, Banjir Barabai Sudah Menelan Korban Jiwa

Minggu, 17 Januari 2021, 12:00 WITA
Postingan Selanjutnya
Jatam Sebut Tak Sehat, PDAM Klaim Sudah Diuji

Rencana Pemanfaatan Air Eks Kolam Tambang, DLH: Belum Ada Dibahas

  • Terpopuler
  • Komentar
  • Terbaru
Mayat Perempuan Ditemukan Mengapung di Selambai

Mayat Perempuan Ditemukan Mengapung di Selambai

Kamis, 21 Januari 2021, 10:39 WITA
Sah, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Digelar hingga 31 Januari

Sah, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Digelar hingga 31 Januari

Sabtu, 16 Januari 2021, 09:22 WITA
Kesaksian Sahabat Pemancing yang Ditabrak Tanker: Ucapkan Takbir, Hilang Bersama Kapal Karam

Kesaksian Sahabat Pemancing yang Ditabrak Tanker: Ucapkan Takbir, Hilang Bersama Kapal Karam

Kamis, 14 Januari 2021, 11:48 WITA
Bolu Pandan, Camilan Mengenyangkan Saat WFH

Bolu Pandan, Camilan Mengenyangkan Saat WFH

Minggu, 12 April 2020, 13:51 WITA
Resep Bakso Tahu Tanpa Daging Sederhana

Resep Bakso Tahu Tanpa Daging Sederhana

Minggu, 29 Desember 2019, 12:00 WITA
Bandar Togel Tertangkap Basah Jual Kupon di Warung

Bandar Togel Tertangkap Basah Jual Kupon di Warung

Kamis, 21 Januari 2021, 16:52 WITA
Bumil, 6 Jenis Makanan Ini Bisa Cegah Bayi Lahir dengan Kondisi Cacat

Bumil, 6 Jenis Makanan Ini Bisa Cegah Bayi Lahir dengan Kondisi Cacat

Kamis, 21 Januari 2021, 16:00 WITA
Kisah Tim Pemusalaran Jenazah Pasien Covid-19

Kasus Aktif dan Meninggal Terus Melonjak

Kamis, 21 Januari 2021, 15:00 WITA
Ruang Isolasi Rumah Sakit Penuh, Masyarakat Diminta tak Keluyuran

IDI Dorong Segera Penuhi Alat Kesehatan

Kamis, 21 Januari 2021, 14:00 WITA
Pembangunan Poli Rawat Jalan Dilanjutkan, RSUD Taman Husada Diguyur Rp10 Miliar

RSUD Tambah 15 Ruang Isolasi

Kamis, 21 Januari 2021, 13:00 WITA
  • Indeks Berita
  • Redaksi
  • Mitra
  • Disclaimer
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
  • Kontak
Iklan dan Marketing: (0548)20545

© 2019 Bontangpost.id. All Rights Reserved.

Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
  • Home
  • Bontang
  • Kaltim
  • Nasional
  • Advertorial
    • Advertorial
    • Pemkot Bontang
    • DPRD Bontang
  • Ragam
    • Infografis
    • Internasional
    • Olahraga
    • Feature
    • Resep
    • Lensa
  • LIVE

© 2019 Bontangpost.id. All Rights Reserved.