SAMARINDA- Pemerintah Kaltim saat ini masih menunggu kepastian pembahasan draf perjanjian kerja sama pengelolaan Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto di Samarinda dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Diketahui, sejak peresmian Bandara APT Pranoto 25 Oktober 2018 lalu, per 1 Januari 2019 bandara tersebut dikabarkan akan diambil alih Angkasa Pura (AP) I. Namun hingga sekarang, bandara teranyar di Bumi Etam itu masih dikelola Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kemenhub.

Kepala UPBU APT Pranoto Samarinda Dodi Dharma Cahyadi mengatakan, saat ini belum masuk masa transisi ke AP I. Karena, proses transisi itu tidak mudah perlu proses dan persetujuan Kementerian Keuangan. Saat ini pihaknya juga menyerahkan sepenuhnya kepada Kemenhub.

“Sebenarnya, siapa pun pengelolanya yang terpenting bandara ini bisa menjadi gerbang Kaltim. Harus bisa dikelola dengan baik untuk ketersediaan pelayanan jasa penerbangan di Samarinda dan sekitarnya,” ujarnya, Senin (11/3).

Dia menjelaskan, saat ini penerbangan dari Samarinda menuju kota-kota besar di Indonesia sudah tersedia dengan baik. Dari Bandara APT Pranoto, setiap harinya sudah ada 42 penerbangan pulang-pergi. Lalu, untuk memenuhi standar pihaknya juga terus berusaha mengajukan kepada Kemenhub terkait light runway. Harusnya pendanaan dimasukkan pada anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) 2020, namun ditarik masuk pada APBN-P 2019.

“Pertengahan tahun sudah masuk dalam anggaran. Karena light runway merupakan kebutuhan mendesak APT Pranoto, makanya harus dipercepat. Siapa pun pengelolanya yang terpenting menyediakan jasa penerbangan untuk masyarakat dengan baik,” terangnya.

Terpisah, Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, hingga saat ini perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemerintah Kaltim dengan PT Angkasa Pura I masih menunggu koordinasi dari Kemenhub. Pihaknya juga masih menunggu janji Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi) untuk melanjutkan seluruh pembangunan, termasuk light runway.

“Memang benar Rp 11 miliar dari Kemenhub, tapi dana tersebut langsung untuk menyelesaikan fasilitas bandara. Tidak masuk suntikan dana ke Pemprov,” jelasnya.

Menurutnya, masih banyak perencanaan pembangunan dari Kemenhub. Jika semua perencanaan sudah diselesaikan, lalu AP I resmi menjadi operator, barulah ada pembahasan terkait pembagian pengelolaan tersebut. “Kaltim pasti dapat terkait pembagian pengelolaan,” katanya.

Dia menjelaskan, ada beberapa peluang pengelolaan Pemprov Kaltim. Seperti untuk jasa parkir di bandara atau jasa pengelolaan kargo dan angkutan barang di Bandara APT Pranoto. Hingga saat ini pengelolaan bandara di Samarinda Utara itu masih dalam pembahasan. Artinya AP I belum resmi menjadi operator.

“Namun tetap AP I yang mengelola kelak, sabar saja masih proses. Yang terpenting bandara itu terus berkembang dan memenuhi kebutuhan penerbangan masyarakat Kaltim,” pungkasnya. (*/ctr/ndu/k15/kpg)