“Perencanaan Harus Relevan”

BONTANG – Wakil Wali Kota (Wawali) Bontang Basri Rase membuka pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Tingkat Kota, Selasa (27/3) pagi. Berlangsung di Auditorium Taman 3D, kegiatan ini digelar dalam rangka menyelaraskan, mengklarifikasi, mempertajam dan menyepakati prioritas pembangunan/program/kegiatan daerah yang telah diusulkan melalui Musrenbang tingkat kecamatan dan Forum Perangkat Daerah.

Selanjutnya hasil musyawarah ini akan menjadi masukan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 mendatang.

Tema yang diangkat dalam Musrenbang RKPD Bontang tahun ini adalah “Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Sektor-Sektor Unggulan Daerah.” Adapun 10 prioritas pembangunan berdasarkan penjabaran tema tersebut, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas, menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.

Kemudian mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, akuntabel dan partisipatif, peningkatan kualitas lingkungan pemukiman, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan penataan dan pengendalian penataaan ruang. Juga peningkatan akses pelayanan air bersih, peningkatan daya saing ekonomi dan peningkatan daya dukung infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi.

Perumusan 10 prioritas pembangunan ini berpedoman pada Visi dan Misi Pemkot Bontang 2016-2021, isu strategis yang berkembang, dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi  Kaltim.

Dalam sambutannya, Wawali Bontang Basri Rase menyebutkan, Musrenbang RKPD adalah salah satu media utama pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Karena itu ia menginstruksikan semua pihak mencermati seksama hasil-hasil kesepakatan dalam Musrenbang. Sehingga rencana pembangunan yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah benar-benar memiliki relevansi terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat Bontang.

Dia menyambung, penetapan skala prioritas juga perlu dimusyawarahkan. Karena kebutuhan pembangunan selalu dihadapkan pada relatif terbatasnya kemampuan anggaran yang tersedia. Apalagi sejak 2016, Kota Bontang, Provinsi Kaltim dan kabupaten/kota di Kaltim mengalami penurunan penerimaan pendapatan yang cukup signifikan.

“Penetapan skala prioritas program-program pembangunan harus selektif. Untuk menjamin bahwa anggaran yang tersedia benar-benar dialokasikan membiayai program-program pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” kata Basri.

“Di samping itu, upaya untuk terus meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan anggaran pembangunan juga menjadi kebijakan penting yang telah ditempuh. Agar anggaran yang tersedia dapat membiayai program/kegiatan pembangunan yang lebih banyak. Sehingga sasaran pembangunan tetap dapat dicapai sesuai dengan perencanaan dan visi pembangunan Bontang,” urainya.

Sejalan visi pembangunan Bontang, pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 akan terus fokus pada tiga agenda utama pembangunan. Sebagaimana dimaksud dalam misi pembangunan yakni peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim.

Untuk tercapainya sasaran dari ketiga agenda pembangunanitu, memerlukan dukungan seluruh masyarakat khususnya perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bontang. Melalui penguatan koordinasi dan sinergi program, diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebelum menyudahi sambutannya, Basri pun mengucapkan selamat bermusyawarah kepada peserta Musrenbang. Besar harapannya melalui Musrenbang terwujud kesepakatan, keterpaduan, dan keselarasan program-program pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik

Berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang, rancangan awal RKPD disempurnakan menjadi rancangan akhir RKPD. Rancang akhir tersebut selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota (Perwali).

Turut hadir dalam Musrenbang yaitu Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Faisal, Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang, Ubbaya Bengawan, Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang Rustam HS, anggota DPRD Kota Bontang, yakni  Ridwan, Arif, Agus S, M Dahnial, Setyoko Waluyo dan Abdul Kadir Tappa. Anggota Forkopimda Bontang, perwakilan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, perusahaan, perbankan, Ormas, LSM, asosiasi, unsur lembaga vertical, dan institusi perguruan tinggi. (hms8)