BONTANGPOST.ID, Bontang – Pemerintah Kota Bontang terus mendorong penguatan tata kelola kearsipan di seluruh perangkat daerah guna meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan dan nilai Reformasi Birokrasi (RB).
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Workshop Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI), Selasa (12/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Neni meminta seluruh kepala OPD lebih serius memperhatikan pengelolaan arsip di instansi masing-masing. Menurutnya, nilai Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) memiliki pengaruh besar terhadap Indeks Kearsipan Daerah sekaligus berdampak pada penilaian Reformasi Birokrasi.
“Keberhasilan kita sangat bergantung pada komitmen seluruh perangkat daerah. Saya minta pengelolaan arsip mendapat perhatian khusus karena kearsipan yang tertib menjadi pondasi peningkatan nilai Reformasi Birokrasi,” ujarnya.
Neni menjelaskan, saat ini Reformasi Birokrasi juga berkaitan langsung dengan pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin). Karena itu, seluruh OPD diminta tidak menganggap pengelolaan arsip sebagai pekerjaan administratif biasa.
“RB sekarang menjadi salah satu indikator dalam pemberian Tukin. Jadi seluruh perangkat daerah harus serius berbenah,” tegasnya.
Ia juga menyebut nilai ASKI memiliki kontribusi besar dalam pengawasan kearsipan daerah, yakni mencapai 40 persen. Karena itu, peningkatan kualitas arsip harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Bontang, Retno Febriaryanti, mengatakan pihaknya menargetkan predikat “AA” untuk penilaian kearsipan Kota Bontang tahun ini.
Saat ini, nilai kearsipan Kota Bontang telah berada pada kategori “A” atau memuaskan. Namun, menurut Retno, peningkatan nilai tidak bisa dicapai hanya oleh Lembaga Kearsipan Daerah, melainkan membutuhkan dukungan penuh seluruh OPD.
“Kalau kami berjalan sendiri tentu target itu sulit tercapai. Karena itu komitmen pimpinan OPD menjadi faktor utama agar tahun ini Kota Bontang bisa meraih predikat ‘AA’,” ungkapnya.
Retno menambahkan, penguatan tata kelola arsip juga menjadi langkah penting dalam menjaga akuntabilitas administrasi pemerintahan sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Bontang. (*)
