SANGATTA – Pemkab Kutim, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim berhasil memecahkan rekor MURI, dengan event bayar pajak massal perdana di Indonesia. Kutim satu-satunya yang berhasil memecahkan rekor tersebut.
Kegiatan bayar pajak massal ini dilaksanakan di Gedung Serba Guna, Rabu (10/10) yang dimulai pada pukul 08.00 wita hingga 15.00 wita.
Bapenda menarget, dalam sehari terdapat 10 ribu wajib pajak yang membayar pajak secara massal. Ternyata, hal ini akan melampaui target. Pasalnya, sejak tadi malam, sudah terdapat 8 ribu wajib pajak. Belum hingga sore Rabu kemarin.
Sedangkan target pembayaran pajak, ialah 100-200 miliar. Khusus untuk dalam kota. Target inipun terlampau. Untuk perusahaan KPC saja, sudah membayar pajak 100 juta. Belum perusahaan lainnya dan warga Kutim.
“Saat ini masih proses. Nanti akan kami sampaikan semua. Berapa jumlah yang membayar pajak dan berapa jumlahnya uang yang terkumpul,” ujar Kadispenda, Musaffa.
Musaffa yakin, bayar pajak massal yang mengusung motto “Dari Sangatta untuk Indonesia Sadar Pajak” akan jauh melampaui target. Sebab, antusias warga terbilang tinggi. Sampai-sampai GSG tak cukup. Warga harus antre hingga di luar.
“Bayar pajak massal ini yang pertama kali di Indonesia. Kalau ada lagi pastinya yang kedua. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur karena sukses menggelar kegiatan ini,” katanya.
Disinggung tujuan dilaksanakannya bayar pajak massal, pertama untuk memberikan apresiasi karena masyarakat sadar pajak. Kedua, karena bertepatan HUT Kutim dan ketiga ialah untuk kado warga Kutim lantaran menyabet rekor muri.
“Intinya kami mengapresiasi warga Kutim lantaran sangat taat pajak. Kami sangat bersyukur sekali,” katanya.
Bupati Kutim, Ismunandar pun ikut mengapresiasi. Katanya, rekor muri merupakan bonus dari acara ini. Terpenting ialah kesadaran warga Kutim, laik diapresiasi.
“Kita lihat sendiri, warga Kutim sangat antusias. Ini merupakan prestasi bagi kita semua. Kita syukuri, warga Kutim, semua taat pajak,” katanya.
Untuk diketahui ada 11 jenis pajak kabupaten di antaranya pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan umum, pajak mineral bukan logam dan batuan, parkir, pajak air tanah, sarang burung wallet, Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta pajak perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Kemudian, pajak provinsi ada 5 terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.
Sementara pajak pusat terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, penjualan atas barang mewah, bea materai dan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan.(dy)
