PT Melati Bhakti Satya (MBS) bersedia terlibat dalam pengelolaan Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda. Keikutsertaan perusahaan tersebut dinilai strategis supaya dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.
Hal itu disampaikan Direktur Utama PT MBS, Agus Dwitarto, Senin (6/8) kemarin. Menurut dia, Perusahaan Daerah (Perusda) tersebut bersedia menjadi bagian dari pengelolaan bandara yang dibangun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dengan anggaran Rp 1,5 triliun tersebut.
“Kami siap ikut kelola. Tinggal penugasan dari pemerintah saja. Soal bagaimana kami mengelola, ya mitranya kan banyak,” ujar Agus.
Disinggung syarat ketersediaan tenaga ahli perusda untuk mengelola bandara tersebut, Agus menegaskan, pihaknya bersedia menyiapkan para ahli. Termasuk juga peralatan dan pendanaan awal untuk ikut serta dalam pengelolaan bandara yang dibangun sejak 2011 tersebut.
“Kalau ditugaskan untuk mengelola bandara, semua itu akan kami persiapkan. Karena kami tidak mau mengecewakan pemerintah dan masyarakat. Sebab kalau peranan perusda ini ada, yang dapat keuntungan juga kan pemerintah daerah,” sebutnya.
Karena itu, meskipun sejauh ini pihaknya belum sepenuhnya menyediakan seluruh syarat yang dibutuhkan, namun setelah diberikan amanah untuk terlibat mengelola bandara tersebut, MBS akan bekerja maksimal untuk memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan.
“Namanya mengemban amanah masyarakat, kami harus siap. Karena keterlibatan kami dapat memberikan kebanggaan bagi masyarakat Kaltim. Kapan lagi kita di Kaltim bisa ikut kelola bandara,” ujarnya.
Sementara peralatan yang dibutuhkan sebagai syarat untuk ikut serta dalam pengelolaan bandara, bergantung investasi yang disepakati Gubernur Kaltim yang baru. Selain itu, untuk terlibat dalam investasi dibutuhkan persetujuan DPRD Kaltim.
Investasi di Bandara APT Pranoto, lanjut dia, berpotensi menambah pundi-pundi pendapatan daerah. Agus mencontohkan, pendapatan parkir saja bisa memberikan sumbangan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami pernah kelola parkir di SCP (Samarinda Central Plaza, Red.) dan bisnis di reklame. Apalagi di bandara, banyak konsep bisnisnya. Nanti kami bisa paparkan di dewan. Itu ada hitung-hitungannya untuk pendapatan di bandara,” jelasnya.
Agus mengaku, jika diberi kesempatan oleh DPRD Kaltim dan pemerintah, pihaknya bersedia memaparkan potensi keuntungan yang bakal didapatkan di balik pengelolaan Bandara APT Pranoto.
“Selama ini kan kami belum terbuka. Kecuali kami dipanggil oleh pemerintah pusat, kami akan tayangkan perencanaannya. Kalau kesempatan itu dibuka, kami siap saja,” tuturnya.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemprov Kaltim 2017, Edy Kurniawan sependapat dengan Agus. Sebab selama ini APT Pranoto masih dikelola Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Temindung.
“UPBU itu miliki Kementerian Perhubungan. Emangnya Kaltim dapat apa sih dari situ? Enggak ada. Sama kayak Bandara Sepinggan Balikpapan, Kaltim enggak dapat apa-apa di sana,” tuturnya.
Padahal pembangunan APT Pranoto, kata dia, sebagian besar menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kaltim. Artinya, pemprov juga memiliki aset di bandara tersebut.
“Harus ini momentum yang tepat. Karena dalam surat perjanjian pengelolaan bandara, pemerintah pusat memperbolehkan daerah mengelola bandara. Dengan catatan, pemerintah daerah mampu mengelolanya,” ucap dia. (*/um)
