BONTANG – Nihilnya dividen dari Perusda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) maupun PT Bontang Migas dan Energi (BME) selama dua tahun belakangan menjadi catatan terburuk. Pengamat Ekonomi Universitas Trunajaya Bontang Chairul Rahman menyebut direksi dari dua perusahaan itu harus bertanggung jawab.

Langkah yang dapat dilakukan ialah meminta dewan komisaris melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS). Setelah pemaparan kondisi internal BUMD itu maka mereka bisa mengambil kebijakan.

”Analisa saya kunci keuangan buruk maka pastinya kinerja manajemen itu buruk. Salah satunya adanya penyetoran dividen. Karena tujuan Pemkot berinvestasi di perusda ialah untuk menopang pemasukan asli daerah (PAD),” kata Chairul.

Hasil RUPS nantinya yang dipelototi adalah laporan keuangan. Selanjutnya analisa keuangan dilakukan untuk mengetahui dana itu hilangnya di sektor apa. Bila aktiva tetap jumlahnya melebihi dari aktiva lancar maka dewan komisaris bisa meminta manajemen untuk mengganti uang tersebut.

”Idealnya 60 persen aktiva lancar dan 40 persen aktiva tetap. Aktiva tetap itu berwujud aset tanah maupun kendaraan. Semakin kecil aktiva tetap semakin baik,” ucapnya.

Terkait dengan jajaran manajemen, dewan komisaris bisa mengambil dua langkah. Meliputi meneruskan jajaran manajemen dengan catatan adanya perbaikan di lingkup internal untuk memperoleh keuntungan lebih atau melakukan amputasi. Amputasi berarti mengganti jajaran manajemen.Chairul menyayangkan kondisi ini terjadi dalam kurun dua tahun belakangan.

Sebab, dikatakan, investasi berbeda dengan hibah. Investasi mengharapkan uang kembali tidak hanya nominal pokoknya. Tetapi ada tambahan dari besaran investasi yang dikucurkan.

Sebelumnya diberitakan, nihilnya dividen dari Perusda AUJ dan BME juga menjadi sorotan legislator. Anggota Komisi II DPRD Etha Rimba Paembonan menilai Pemkot Bontang wajib bertanggung jawab dengan kondisi ini.

Pasalnya uang yang diinvestasikan pada dua perusahaan tersebut ialah milik rakyat. Termasuk anggaran yang dipakai untuk operasional pada BME dan AUJ. “Pemkot harus bertanggung jawab kepada rakyat. Terkait dengan penempatan dana tersebut. Kalau mereka (BME dan AUJ bertanggungjawabnya kepada Pemkot),” kata Etha.

Bentuknya mengevaluasi kinerja sumber daya manusia di dua BUMD tersebut. Baik karyawan operasional maupun posisi direksi. Politisi Partai Gerindra ini melihat dari sisi hasil. Jika tidak ada penyetoran ke kas daerah maka kinerja pimpinan dianggap nol. Sebab, BME dan AUJ merupakan perusahaan yang masuk kategori profit center bukan cost center.

”Kalau mereka tidak menyetor dividen atau menyetor tetapi dengan nominal yang tidak memuaskan, harusnya menjadi masalah besar. Sebagai (perusahaan) profit center, it’s not okay (itu tidak bagus),” terangnya.

Diketahui, PT BME terakhir menyumbang ke kas daerah pada 2015 dan 2016 lalu. Jumlahnya Rp 700 juta. Sementara Perusda AUJ terkahir memberikan pemasukan keuangan daerah pada 2017. Besarannya Rp 500 juta.

PT BME sendiri baru saja melakukan lelang terbuka. Hasilnya, Siti Hamnah terpilih menggantikan Kasmiran Rais yang mengundurkan diri Agustus 2019 lalu. (*/ak/kpg)