PPP Siap Copot Bacaleg Bermasalah 

SAMARINDA – Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kaltim akan menghapus bakal calon legislatif  (bacaleg) yang terbukti menggunakan ijazah palsu. Langkah tersebut diambil menyusul dugaan adanya penggunaan ijazah palsu oleh bacaleg untuk melengkapi persyaratan pencalonan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim.

Ketua DPW PPP Kaltim, Rusman Yaqub menuturkan, sejauh ini pihaknya belum menemukan bacaleg yang menggunakan dokumen palsu. Namun demikian, komitmen tersebut akan dijalankan, apabila di kemudian hari ditemukan bacaleg yang terbukti menggunakan ijazah palsu.

“Karena sekarang kami sedang proses verifikasi. Kalau di PPP, sejauh ini enggak ada yang menggunakan ijazah palsu. Mudah-mudahan ke depan enggak ada yah,” ujarnya, Senin (23/7) kemarin.

Meski begitu, jika KPU Kaltim menemukan bacaleg dari partai berlambang kakbah tersebut memakai dokumen palsu, maka pihaknya mempersilakan penyelenggara pemilu mengambil keputusan sesuai aturan yang berlaku.

“Kan nanti KPU akan melakukan verifikasi ketat. Silakan ambil langkah sesuai aturan. Jika bacaleg yang kami usung terbukti menggunakan ijazah palsu,” tegas Rusman.

Dia membenarkan adanya kekurangan dokumen pencalonan. Sehingga di masa perbaikan, DPW PPP akan melengkapinya. Rusman mencontohkan, dirinya belum melengkapi surat keterangan dari pengadilan.

“Itu kekurangan dokumen saya. Tetapi kan masih dalam proses pembuatan. Itu biasalah yah. Karena itu diperbolehkan untuk dilengkapi di masa perbaikan. Jadi nanti bisa menyusul. Kalau yang lain-lain, belum ada kekurangannya,” beber dia.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim itu mengungkapkan, secara keseluruhan PPP telah mengusung 54 bacaleg untuk bertarung di pemilihan legislatif 2019. Tercatat, partai tersebut memiliki 22 calon perempuan. Lebih banyak dibandingkan 15 partai politik lainnya.

“Dari calon yang kami ajukan itu kami mengusung 40,78 persen perempuan. Kenapa? Kami ingin memberikan ruang bagi perempuan. Karena selama ini konstituen PPP itu basisnya di majelis taklim,” jelasnya.

Banyaknya partisipasi perempuan tersebut, lanjut dia, bertujuan memudahkan langkah partai memenuhi target. Sebab PPP ingin mempertahankan jumlah kursi di DPRD Kaltim yang telah diraih di pemilu 2014.

“Saya kira pencalonan perempuan itu terkait dengan strategi mendapatkan banyak suara. Target minimal kami mempertahankan kursi yang ada. Tetapi maksimal, kami ingin mendapatkan tujuh kursi,” terang Rusman.

Selain itu, pihaknya ingin berkontribusi terhadap perolehan suara nasional. Pasalnya, parliamentary threshold di pemilu 2019 mencapai empat persen. Artinya, setiap partai baru dapat lolos di parlemen, setelah mengantongi sedikitnya empat persen suara dari total suara nasional.

“Tentu Kaltim harus berkontribusi untuk memenuhi target parliamentary threshold empat persen yang berlaku nasional itu. Oleh karena itu, kami mempunyai strategi agar bisa menyumbang banyak suara,” tutupnya. (*/um)