BONTANGPOST.ID, Bontang – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau renovasi rumah layak huni di Kota Bontang dipastikan berlanjut pada 2026, meski dengan anggaran yang jauh berkurang.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran daerah menyebabkan jumlah penerima manfaat program ini menurun signifikan. Berdasarkan hasil pendataan Tim Verifikasi Lapangan (TVL), masih ada sekitar 300 rumah yang tergolong tidak layak huni di Bontang.
“Tahun depan kita tetap lanjutkan, tapi uang kita turun sekitar Rp1 triliun, jadi anggarannya ikut berkurang. Sekitar Rp500 juta kita alokasikan untuk sekitar 10 rumah,” jelas Neni, Kamis (13/11/2025).
Sebagai perbandingan, pada tahun ini Pemkot Bontang telah menyalurkan Rp2,5 miliar untuk memperbaiki 59 rumah warga. Program tersebut dinilai efektif membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki hunian yang lebih layak dan sehat.
Meski anggaran menurun, Neni menegaskan komitmen Pemkot Bontang untuk tetap memperjuangkan peningkatan kualitas hunian warga. Ia berencana mengajukan bantuan tambahan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun pemerintah pusat agar target perbaikan rumah dapat terus berjalan.
“Nanti tetap kita kolaborasikan. Intinya, program ini bertujuan mengurangi kawasan kumuh di wilayah Kota Bontang,” pungkasnya.
Sebelumnya, Neni juga meninjau langsung rumah penerima manfaat BSPS di Kelurahan Kanaan. Dari total 59 penerima manfaat tahun ini, dua rumah di wilayah tersebut menjadi lokasi kunjungan. Dalam kesempatan itu, ia melihat langsung hasil perbaikan rumah yang kini lebih layak dan nyaman.
Salah satu penerima bantuan, Khusnul Khotimah (43), warga RT 09, mengaku sangat bersyukur atas program tersebut. “Alhamdulillah sekarang sudah bagus. Terima kasih atas bantuannya, saya akan rawat dengan baik setelah direnovasi,” ujarnya dengan haru. (*)
