bontangpost.id – Penanganan banjir di Kota Bontang menjadi fokus program pemkot tahun ini. Salah satunya yakni berbentuk penurapan Sungai Bontang. Bahkan anggaran yang diplotkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) mencapai Rp 28,2 miliar. Angka ini tertera di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.
Namun demikian Kabid Sanitasi, Air Minum, dan Sumber Daya Air Dinas PUPRK Edi Suprapto belum bisa memberikan keterangan terkait volume penurapan. Dalam situs milik LKPP hanya disebutkan penurapan menyasar Kelurahan Gunung Elai dan Api-Api. Pelaksanaan kontrak mulai Februari hingga Desember.
“Nanti saja kalau sudah di-launching,” singkat Edi.
Diketahui penurapan sebelumnya telah dilakukan dari belakang eks terminal bus patas hingga SD 010 Bontang Utara. Pengerjaan ini dilakukan di 2020 silam. Dengan nilai kontrak Rp 37 miliar. Tahun lalu Pemkot mendapatkan Bankeu dan pengerjaan menyasar di samping Kantor PMI Bontang. Dengan nilai kontrak Rp 16,7 miliar. panjang penurapan berkisar 300 meter.
Selain itu, melalui APBD Bontang, pemkot juga melakukan penurapan di Kelurahan Api-Api. Tepatnya di samping Jalan Bulutangkis. Nilai kontraknya sebesar Rp 6 miliar. Sayangnya pengerjaan ini tidak tepat waktu penyelesaiannya. Karena kontraktor terkendala material. Sejatinya kontraktor masa kontraknya berakhir di Desember lalu. Kemudian kontraktor diberikan kesempatan perpanjangan waktu.
Sementara Kepala Badan Perencanaan, penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Amiruddin Syam menjelaskan penurapan pada proyek tahun ini merupakan salah satu hasil kajian masterplan. Tentunya OPD terkait melakukan pemetaan mengenai lokasi pengerjaan yang membutuhkan segera penanganan banjir.
“Acuannya masterplan. Karena itu sudah jadi maka efektivitas penanganan banjir lebih fokus. Sehingga tidak membuang uang dalam jumlah banyak tetapi tidak tepat sasaran,” sebutnya.
Tak hanya penurapan, penguraian masalah banjir juga menyangkut aspek pembenahan saluran drainase dan penyelesaian masalah di area hulu. Nantinya pemkot akan berupaya untuk mendapatkan anggaran baik melalui DAK maupun Bankeu.
Anggota Komisi III DRPD Faisal menyebut mengenai proyek dengan nilai besar maka proses lelang harus segera dilakukan. Jangan sampai kejadian selama ini terulang kembali. Politikus Partai NasDem ini juga meminta OPD terkait untuk segera mengajukan dokumen lelang ke ULP.
“Kalau nilai besar Januari harus sudah dimulai lelangnya. Dengan seperti itu kontraktor tidak diburu waktunya. Apalagi faktor cuaca juga tidak bisa ditebak saat ini,” tandasnya. (ak)
