Pulau Beras Basah Jadi Andalan, Tapi SK Penetapan Destinasi Wisata Belum Turun

BONTANG – Pulau Beras Basah menjadi salah satu destinasi andalan Kota Bontang. Terlihat dari angka kunjungan wisatawan selama 2019 mencapai 67.118. Besaran ini mengantarkan obyek wisata tersebut berada di posisi ketiga dari 10 destinasi lainnya. Di bawah capaian wisata kuliner Bontang Kuala dan Taman Graha Mangrove.

Sayangnya, hingga kini Pulau Beras Basah belum ditetapkan sebagai destinasi wisata. Lantaran, belum turunnya surat keputusan (SK) penetapan dari wali kota. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Bambang Cipto Mulyono.

“Kami sudah mengusulkan SK penetapan Pulau Beras Basah ke Bagian Hukum Setkot Bontang tetapi hingga kini belum diterbitkan,” kata Bambang.

Ia menilai terjadi perbedaan pandangan terkait dengan penetapan destinasi ini. Menurut Dispopar seharusnya SK diterbitkan kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan kajian akademis. Opsi ini bertujuan untuk sembari menunggu kajian dilakukan pengembangan destinasi dapat dimulai.

“Dalam waktu dekat akan kami bahas untuk penyamaan persepsi,” ucapnya.

Dia berujar di dalam kajian akademis termasuk mencakup pengelolaan beras basah. Salah satunya berkenaan dengan penarikan retribusi. Pembuatan kajian akademis ini menggandeng pihak akademisi. “Menurut saya SK ini menjadi dasar untuk pengelolaan yang ada di sana. Sehingga perlu ditetapkan dulu,” tutur dia.

Terkait dengan lokasi Pulau Beras Basah yang merupakan alur kapal tangker Badak LNG telah mendapat jawaban dari Pemprov Kaltim. Bahwa destinasi itu dapat digunakan terbatas. Adapun pengelolaannya dipercayakan kepada Pemkot Bontang.

Sementara, Kabag Hukum Setkot Bontang Hariyadi membenarkan bahwa hingga kini SK belum ditandatangani oleh kepala daerah. Lantaran harus dibuat kajian akademis terlebih dahulu.

“Kami tidak ingin juga ada kesalahan. Kami meminta Dispopar untuk membuat kajian. Dasar dari SK itu apa penetapannya,” kata dia.

Dalam kajian tersebut bakal tertera kewenangan pengelolaan destinasi wisata. Jika retribusi sudah ditarik kepada wisatawan secara otomatis terdapat pemasukan terhadap kas daerah. “Memang kalau sudah ditetapkan maka berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Tetapi kami juga tidak mau salah langkah,” ujarnya.

Sebelumnya, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait telah melakukan pertemuan untuk membentuk tim percepatan pembangunan pariwisata. Pariwisata menjadi salah satu bidang yang menjadi perhatian Pemkot Bontang untuk menyongsong pascamigas.

Diketahui, kunjungan wisatawan ke Pulau Beras Basah pada 2018 hanya mencapai 32.013. Untuk menarik wisatawan, perbaikan infrastruktur dilakukan. Mulai dari pembangunan dermaga hingga pembuatan papan tulisan destinasi tersebut untuk menjadi spot foto. Ke depan, Pemkot berencana membangun cottage di lokasi itu. (*/ak/kpg)