BONTANG – Polemik tenaga kerja asing (TKA) di proyek PLTU Teluk Kadere Bontang Lestari masih berlanjut. Rabu (18/7) kemarin, ratusan massa dari Aliansi Kaltim Bersatu (AKB) menggelar unjuk rasa menolak penempatan TKA di Bontang. Bertempat di halaman Kantor Wali Kota, mereka meminta agar perusahaan PT Graha Power Kaltim (GPK) mengakomodir tenaga lokal Bontang.
Dalam orasinya, Ketua AKB Heru Nataguna menyatakan, sejatinya mereka mendukung pembangunan PLTU di Teluk Kadere. Namun, mereka menilai pihak perusahaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan warga Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
“Selain menolak TKA, kami juga menolak masuknya tenaga kerja dari luar Bontang, karena masih banyak tenaga lokal yang memiliki skill,” kata Heru dengan semangat yang diamini seluruh peserta aksi.
Selain itu, Heru juga meminta PT GPK lebih transparan pada sistem penggajian, yang dianggap bertentangan dengan UUD. “Jangan sampai ada gaya penjajahan baru dengan memerintahkan pekerja lokal untuk kerja rodi seperti perbudakan, kami tidak ingin itu,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, saat Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase mengajak salah satu perwakilan peserta aksi untuk berdiskusi, mereka menolaknya. Pasalnya, mereka hanya ingin menyampaikan sikap dan menolak diskusi. “Kami tidak perlu melakukan diskusi, cukup diskusi secara terbuka disini saja, karena tuntutan kami menolak TKA non skill dan sistem penggajian,” terang dia.
Jika hasil unjuk rasa AKB tidak membuahkan hasil, maka mereka mengatakan akan menggelar aksi unjuk rasa jilid 2 dengan jumlah massa yang lebih besar.
Adapun jumlah personel Polres Bontang yang mengamankan aksi tersebut yakni sebanyak 150 personel.
Ketua Kadin Bontang Herman Saribanong mengatakan, aspirasi yang disampaikan diterima, dan diharapkan bisa diakomodir oleh teman-teman lokal Bontang.
Disinggung mengenai jumlah TKA di PLTU Teluk Kadere, Herman enggan membeberkan. Tetapi mereka mengakui sudah memiliki data berupa foto-foto yang menandakan bahwa TKA di Teluk Kadere itu nyata adanya. “Kepentingan masyarakat Bontang harus disuarakan, jika memang belum membuahkan hasil, maka kami akan melaksanakan aksi damai jilid kedua dengan jumlah massa lebih banyak,” tukasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bontang yang menerima langsung para peserta aksi mengatakan pihaknya sudah menggelar rapat dengan Forkopimda, memang sudah ada hasil tetapi tidak ada artinya jika tidak disepakati. “Kami akan usir TKA yang tidak punya surat izin, jadi nanti hasil pertemuan dengan perusahaan akan disampaikan. Kami juga akan menggelar sidak yang diharapkan tidak kosong saat disidak,” ujarnya.
Jika saat sidak, para TKA tidak terlihat, Basri mengatakan akan melakukan sidak ke pelabuhan-pelabuhan yang menjadi tempat pemberhentian mereka. “Pokoknya yang non skill akan kami pulangkan,” tutupnya. (mga)
