BONTANGPOST.ID, Bontang – Wacana rekrutmen guru baru di Kota Bontang belum menemukan titik terang. Hingga kini, pemerintah daerah masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat terkait kebijakan pengangkatan aparatur sipil negara (ASN), terutama untuk tenaga pendidik. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat jumlah guru yang memasuki masa pensiun terus meningkat setiap tahun.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bontang, Sudi Priyanto, menegaskan bahwa kebutuhan guru sangat dipengaruhi tiga faktor utama: kebijakan pusat, kebutuhan riil di daerah, dan kemampuan fiskal pemerintah kota.
“Yang pertama tentu kebijakan dari pusat. Kedua kebutuhan kita di daerah. Ketiga adalah ruang fiskal. Sampai sekarang belum ada sinyal atau pembukaan keran dari pusat terkait rekrutmen,” jelas Sudi.
Ia mengakui bahwa kekurangan guru merupakan persoalan mendesak. Namun Pemkot Bontang tidak ingin mengambil langkah tanpa dasar kebijakan nasional yang jelas. “Untuk rekrutmen guru, saya tidak berani mendahului. Kita harus tunduk pada regulasi yang berlaku,” sambungnya.
BKPSDM juga terus melakukan pemetaan kebutuhan pegawai, termasuk guru, yang dihitung setiap tahun sebagai bahan perencanaan sumber daya manusia aparatur. “Setiap tahun formasi kita hitung dan sesuaikan dengan perangkat daerah,” ujar Sudi.
Selain itu, kemampuan keuangan daerah juga menjadi faktor penentu usulan formasi ASN. “Ruang fiskal harus dihitung betul agar tidak membebani APBD di kemudian hari,” katanya.
Sudi menambahkan, pemenuhan kebutuhan guru akan bergantung pada skema yang dipilih Disdikbud Bontang. Jika skemanya pengangkatan ASN, maka menjadi ranah BKPSDM. Namun jika ada alternatif lain, Disdikbud akan menyusun formulasi yang tepat. “Kami mendukung dari aspek perhitungan kebutuhan dan kepegawaian,” jelasnya.
Meski tanpa kepastian dari pusat, Pemkot memastikan kualitas pendidikan tetap menjadi prioritas. “Yang utama bukan hanya jumlah, tetapi kualitas guru. Pendidikan sangat ditentukan kualitas tenaga pendidik,” tegas Sudi.
Ia berharap pemerintah pusat segera mengeluarkan kebijakan agar daerah bisa bergerak lebih cepat dalam mengatasi kekurangan guru.
“Kami optimistis ada solusi. Yang penting ada kejelasan agar kebutuhan guru dapat segera dipenuhi sesuai kondisi daerah,” pungkasnya. (KP)
