Relawan Haram Minta Balas Jasa

TIM sukses (timses) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terpilih Isran Noor-Hadi Mulyadi, diminta agar tidak memanfaatkan kekuasaan di pemerintahan. Salah satunya, para pengurus partai pengusung dan pendukung tidak meminta proyek dari kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Ketua Tim Pemenangan Isran-Hadi, Aji Sofyan Alex menyatakan, pihaknya melarang seluruh pendukung, relawan, dan simpatisan mengganggu jalannya pemerintahan baru kelak. Sofyan Alex melarang para pendukung meminta balas jasa. Hal ini disampaikannya saat acara halalbihalal dan syukuran tim pemenangan Isran-Hadi, di Posko Pemenangan, Jalan Arif Hakim, Samarinda, Rabu (25/7) kemarin.

“Saya komitmen dengan teman-teman, kita mengawal pemerintahan Isran-Hadi agar sukses. Karena itu jangan kita merecoki gubernur dan wakil gubernur nanti dalam melaksanakan tugasnya,” kata Sofyan.

Dia menuturkan, komitmen tersebut telah muncul dalam kesepakatan bersama dari semua tim sukses dan relawan. Salah satu kesepakatannya yakni mengamankan dan mengawasi jalannya roda pemerintahan di Kaltim selama Isran-Hadi memimpin.

“Selama lima tahun ke depan, yang akan kami lakukan yaitu mengawal dan mengingatkan pemerintah. Misalnya persoalan ini belum tersentuh, ini belum tertangani, dan penyelesaian masalah daerah,” ucapnya.

Menurut Sofyan, permintaan balas budi dari simpatisan dan relawan, justru akan menghambat laju pelaksanaan visi dan misi yang telah dijanjikan pada masyarakat Benua Etam. “Akhirnya bukan memperlancar pelaksanaan program daerah, tetapi malah mengganggu. Pengalaman banyak yang begitu. Jadi harus kita hindari,” tegas Sofyan.

Belajar dari pengalaman kepemimpinan di sejumlah daerah, lanjut dia, banyak gubernur yang akhirnya terjerat kasus hukum karena mengikuti kemauan para pendukungnya. Bahkan terjadi kesepakatan-kesepakatan yang justru menjerat gubernur dan wakil gubernur dalam lingkaran korupsi.

“Kita bisa lihat contoh di Aceh. Awalnya gubernur menolak. Tetapi lama-lama karena direcoki terus, akhirnya ditangkap KPK. Begitu juga di Kukar. Bu Rita yang disebut-sebut ada tim 11 itu. Makanya kita lebih baik saling mengingatkan,” imbuhnya.

Hanya saja, Sofyan menegaskan, bahwa sikap tersebut muncul dari komitmen tim pemenangan dan relawan yang di bawah kuasanya. Dirinya tidak mengetahui sikap pengurus dan pimpinan tiga partai pengusung seperti Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Namun dia berharap, ketiga partai pengusung memiliki komitmen yang sama. “Kalau relawan semua sudah sepakat. Kalau mereka (partai, Red.) budayanya kan lain lagi. Tapi mudah-mudahan mereka memahami komitmen ini,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Kaltim, Masykur Sarmian sependapat dengan sikap tersebut. PKS tidak ingin membebani Isran-Hadi dalam memimpin daerah. Sebab keduanya perlu merencanakan dan membangun Kaltim tanpa intervensi pihak-pihak tertentu.

Ia juga meyakini, Gerindra dan PAN akan memiliki sikap yang sama. “Saya kira ini positif. Karena kami harus ikhlas untuk memulai langkah kebaikan untuk membangun Kaltim yang terbebas dari kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok. Biarlah beliau berdua membangun dan merencanakan Kaltim ini dengan tidak ada beban apa-apa,” tutur Masykur yang juga anggota DPRD Kaltim. (*/um)