BONTANG – Pemprov Kaltim bersama DPRD Kaltim segera membahas APBD Kaltim Perubahan 2017. Karena itu, anggota DPRD Kaltim diberi waktu kembali ke daerah pemilihan menyerap aspirasi. Termasuk, 5 anggota DPRD Kaltim yang melakukan reses gabungan di Bontang.
Ketua Fraksi PPP DPRD Kaltim, Gamalis dari Komisi III mengatakan karena penyusunan APBD Perubahan Kaltim 2017 akan dibahas dan lanjut penyusunan APBD Kaltim 2018, maka pihaknya sengaja mengambil reses gabungan.
“Biasanya kami melakukan reses ke masyarakat. Kali ini saat reses gabungan dilakukan ke pemerintah kota, supaya apa yang didapatkan di pemerintahan sesuai dengan apa yang didapat di masyarakat,” jelas Gamalis, Senin (13/2) kemarin.
Gamalis mengakui, selalu mendengar, Kota Bontang selalu mendapatkan porsi ‘kue’ yang rendah dari setiap APBD. Oleh karenanya, pihaknya akan berusaha agar Bontang mendapat porsi yang sama dengan kabupaten kota yang lain. “Dengan wali kota dan wakil wali kota yang baru, diharapkan kami lebih mudah berkoordinasinya,” ujarnya.
Apalagi, diakuinya, sebelumnya tak ada reses gabungan ke pemerintah kota dan selalu reses ke masyarakat. Walaupun dengan pemerintah sebelumnya pihaknya sudah berkoordinasi, namun masih ada hal-hal yang belum bisa disesuaikan. “Mudah-mudahan dengan wali kota dan wakilnya yang baru, dan kami juga baru, bisa lebih mudah mendapatkan jatah yang lebih besar dari sebelumnya,” harapnya.
Tak hanya di Bontang, kelima anggota DPRD Kaltim ini juga akan reses di Kutai Timur hingga Berau. Gamalis mengharapkan Bontang dapat bekerjasama terutama pemerintahnya dalam mengawal ‘kue’ anggaran APBD perubahan 2017.
Apalagi, APBD 2018, Wakil Wali Kota Bontang berkeinginan mendapatkan bantuan sebesar Rp 300 miliar. “Saya kira kalau kita keroyok, mudah-mudahan tahun 2018 kondisi keuangan kembali normal, sehingga keinginan tersebut tidak menjadi sesuatu yang mustahil,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Henry Pailan mengatakan dari hasil pertemuan memang ada beberapa yang disampaikan Pemkot Bontang. Henry menilai reses gabungan ini jauh lebih efektif. Poin-poin yang disampaikan pun salah satunya bendungan, tempat pariwisata, jalan lingkar, serta Pasar Rawa Indah. “Karena pasar belum selesai, sehingga menjadi prioritas untuk diusulkan,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bontang, Basri Rase mengakui kunjungan DPRD Kaltim ini dalam rangka untuk melihat secara langsung realisasi anggaran APBD Kaltim ke daerah tahun 2016. Tahun lalu, ada beberapa kegiatan fisik dari provinsi.
Tak hanya itu, kata Basri, anggota DPRD Kaltim juga melakukan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) untuk APBD Kaltim 2017 ini dan APBD 2018. “Mereka ingin memastikan apakah penyerapan anggaran dari provinsi itu sesuai atau tidak, kami sampaikan bahwa secara fisik 100 persen selesai semua,” ungkapnya.
Usai melaksanakan pertemuan di Pendopo Rumah Jabatan, kelima anggota DPRD Bontang didampingi Basri Rase meninjau beberapa tempat yang diusulkan di musrenbang tahun 2018. Mulai dari Pasar Rawa Indah, lokasi jalan lingkar pesisir, danau Kanaan hingga lokasi bandara Bontang.(mga)
