Pada Selasa (30/10) kemarin, sejak pagi warga telah berkumpul di Aula Pertemuan Kantor Kecamatan Samarinda Seberang, Samarinda. Pertemuan itu diadakan dalam rangka menjaring aspirasi untuk disampaikan pada anggota DPRD Kaltim, Abdurahman Alhasni.
UFQIL MUBIN, Samarinda
BAIK laki-laki maupun perempuan, masing-masing memiliki keluhan dan harapan untuk disampaikan pada anggota dewan dari daerah pemilihan Samarinda tersebut. Ada yang menginginkan perbaikan sekolah, jalan, hingga renovasi dan pembangunan kantor pemerintahan di kelurahan serta kecamatan.
Selain itu, kebijakan pemerintah terkait zonasi sekolah membuat orang tua dan peserta didik menerima imbas negatif. Terlebih sarana dan prasana pendidikan di Samarinda Seberang belum memadai.
Aspirasi yang disampaikan masyarakat itu dicatat dengan baik oleh Alhasni. Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu dengan penuh kesabaran mendengarkan dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan warga yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Kepada Metro Samarinda, Alhasni mengatakan, di masa reses tersebut dirinya mendapatkan banyak informasi terkait kondisi masyarakat di Kecamatan Samarinda Seberang.
Dia menyentil zonasi sekolah yang membuat para pelajar tak bersemangat melakoni pendidikan. “Sekarang, itu yang menjadi masalah. Ini terjadi karena kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah,” ucapnya.
Alhasni juga menerima aspirasi terkait sampah yang berserakan. Petugas di dinas terkait, baik di Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tidak sepenuhnya memungut semua sampah rumah tangga.
“Sehingga sangat mengganggu ketertiban dan kesehatan masyarakat. Ini menjadi pengingat bagi pemerintah. Supaya segera diselesaikan,” imbuhnya.
Ada pula masyarakat yang menanyakan penurunan insentif pengajar SMA/SMK Negeri. Sebelumnya, setiap bulan insentif para pendidik itu senilai Rp 700 ribu. Kemudian tahun ini turun menjadi Rp 500 ribu.
“Saya menerima pertanyaan dan aspirasi itu. Saya sudah jelaskan pada masyarakat. Masalah ini terjadi karena anggaran pemerintah sedang defisit,” tuturnya.
Para guru SD dan SMP Negeri juga mempertanyakan pencabutan insentif yang dilakukan Pemprov Kaltim. Dia menyebut, tidak adanya insentif untuk guru SD dan SMP Negeri terjadi disebabkan kewenangan itu diserahkan pada pemkot dan pemkab.
“Banyak keluhan-keluhan yang saya terima hari ini (kemarin, Red.). Alhamdulillah informasinya sangat berkembang. Tadinya saya tidak tahu. Sekarang menjadi tahu banyak soal masalah yang dihadapi masyarakat di Kecamatan Samarinda Seberang ini,” katanya.
Dia berjanji akan membawa aspirasi tersebut di DPRD Kaltim. Sementara harapan masyarakat untuk memperjuangkan anggaran pendidikan, sarana, dan prasarana akan diperjuangkan Alhasni di APBD 2019.
“Saya akan berupaya memperjuangkan itu di APBD. Paling tidak saya upayakan dulu anggarannya masuk pada bantuan keuangan. Kalau pemprov langsung masuk pada kepentingan pemkot, itu enggak boleh. Mungkin juga nanti akan saya usahakan di dana aspirasi,” jelasnya. (*/um/drh)
