BONTANG – Wali Kota Bontang resmikan kembali Pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBUN) di Pelabuhan Tanjung Limau, Rabu (24/5) lalu. Hadir pula Anggota DPRD Kota Bontang, Asisten Pemkot Bontang, Kejari, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Direktur PT BKU selaku Pengelola SPBUN Tanjung Limau, tokoh masyarakat hingga para nelayan Kota Bontang.
Dalam sambutannya, Neni Moerniaeni mengapresiasi pengoperasian kembali SPBUN yang sejak akhir 2015 tidak melaksanakan aktifitasnya, karena ada beberapa kendala. Diantaranya, pembenahan administrasi badan hukum, revitalisasi sarana SPBUN dan melakukan koordinasi kembali kepada Pertamina untuk memperoleh kuota bahan bakar minyak (BBM).
“Alhamdulillah… satu masalah, satu persoalan di kegiatan perusahaan daerah (Perusda) Kota Bontang sudah terselesaikan. Agar potret Perusda Kota Bontang bisa sehat melalui inovasi yang dilakukan. Meski profit SPBUN tidak banyak, tapi dapat menyejahterakan nelayan di Kota Bontang. Nelayan terbantu dengan harga solar bersubsidi sehingga dapat mencari ikan dengan tenang,” terangnya.
PT BKU mendapat masa kontrak dari Pertamina selama 10 tahun, dengan jumlah kuota bahan bakar sebanyak 300 kilo liter per bulan. Diharapkan dapat melayani kebutuhan nelayan di Kota Bontang, yang telah tertib dalam mengurus perijinan dan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3). Sesuai data, sekitar 199 nelayan dari 1.286 nelayan yang ada di Kota Bontang telah terdaftar di DKP3.
Selain itu, bentuk perhatian Pemkot Bontang kepada nelayan dibuktikan dengan memberikan asuransi kepada para nelayan. Jika terjadi musibah hingga meninggal dunia saat melaut, asurasi senilai Rp 200 juta akan diberikan kepada ahli waris. Berbeda saat meninggal di darat, ahli waris menerima sejumlah Rp 160 juta.
Karena 70 persen Kota Bontang dikelilingi lautan, isinya maritim, bagaimana Pemkot dapat membantu menyejahterakan masyarakat nelayannya. “Saya minta, jangan ada yang melakukan spekulasi dengan membeli murah di SPBUN, lalu menjual di tengah lautan dengan harga bukan subsidi. Tentu itu tindakan kriminal,” himbaunya. (ra)
