Rp 475 M dari APBN untuk BSB, Dialokasikan Tahun Depan

Salman: Insya Allah Bisa Samarinda-Jakarta

SAMARINDA – Pendanaan proyek Bandara Samarinda Baru (BSB) perlahan menemui titik terang. Kekurangan biaya sebesar Rp 475 miliar bakal dialokasikan dalam APBN 2018. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim Salman Lumoindong.

Kepada media ini, Salman mengatakan, permohonan pembiayaan BSB melalui APBN telah disampaikan di tataran pemerintah pusat. Tepatnya pada rapat penyusunan anggaran pekan lalu di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dia melanjutkan, pekan depan, kembali akan dilaksanakan pembahasan detail anggaran Kemenhub pada 2018 di Jakarta.

“Pembahasan dilaksanakan unsur Kemenhub dengan Dishub dan Bappeda Kaltim,” katanya. Mantan Kepala Biro Pembangunan Setprov Kaltim ini memprediksi, anggaran BSB bakal masuk di APBN tahun depan. Sebab, di APBN perubahan belum ada pembahasan. Meski demikian, tak membuatnya berdiam diri.

Salman menegaskan bakal memperjuangkan anggaran di perubahan. “Untuk pekerjaan jalan alternatif menuju BSB, itu pekerjaan Dinas PU. Sementara kebutuhan anggaran Rp 475 miliar itu untuk bandara sampai selesai,” sebut dia.

Dia menjelaskan, berkas yang disyaratkan Kemenhub sudah lengkap sepenuhnya.
Dengan panjang landasan pacu (runway) 2.250 meter, maka sudah bisa didarati pesawat Boeing seperti di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan. “Insya Allah bisa Samarinda-Jakarta,” ulas dia.

Terpisah, anggota DPR daerah pemilihan (dapil) Kaltim, Hetifah Sjaifudian, menuturkan bahwa tak banyak proyek prioritas pemerintah pusat di Jawa. Jadi, tidak ada alasan proyek di luar Pulau Jawa dianaktirikan pusat. Anggapan bahwa proyek Kaltim kalah prioritas menurut dia tak sepenuhnya benar. Dia menduga hal ini disebabkan defisit anggaran.

“Tapi, saya akan cek hal ini ke Komisi V yang membidangi infrastruktur dan perhubungan,” ucap politikus Partai Golkar itu. Sebelumnya, sejawat Hetifah di Senayan, Hadi Mulyadi, mengungkapkan seharusnya pemprov mengundang anggota DPR Dapil Kaltim untuk bersama-sama melobi pemerintah pusat. Meski dia tidak duduk di komisi yang berhubungan infrastruktur dan keuangan, tapi sebagai wakil Kaltim di DPR, dia siap memperjuangkan.

“Memang ada pemangkasan anggaran, ada skala prioritas. Tapi kita harus sampaikan bahwa proyek Kaltim ini juga prioritas yang harus diperjuangkan,” ujar politikus PKS itu. Dia mengaku tak pernah diajak pemprov untuk memperjuangkan BSB bersama-sama agar mendapat pembiayaan APBN.

Padahal, dia yakin, bila diperjuangkan bersama, hasilnya bakal berbeda. Wakil Kaltim lainnya di Senayan, Ihwan Datu Adam mengatakan, meski tak ada perwakilan Benua Etam di Komisi V, bukan berarti perjuangan kandas. Untuk memuluskan proyek dibiayai APBN, kata dia, bergantung kekuatan lobi. Sementara itu, jika mengandalkan voting, Kaltim sudah pasti kalah. Namun, strategi berikutnya adalah berbicara melalui fraksi.

Melalui fraksi masing-masing, selanjutnya minta kepada ketua fraksi agar menginstruksikan anggotanya di Komisi V memperjuangkan anggaran BSB di APBN Perubahan 2017. “Kalau gubernur Kaltim Rabu (22/2) ini meminta bertemu dan menugaskan saya, saya siap melakukan lobi. Malah anggaran segitu terbilang kecil. Tapi kerja seperti ini perlu kekompakan,” ungkapnya.

Diketahui, kekurangan biaya untuk merampungkan BSB sebesar Rp 475 miliar. Itu belum termasuk pembiayaan jalur alternatif menuju bandara di simpang empat Batu Besaung sepanjang 10,75 kilometer. Hingga kini, proyek di Samarinda Utara itu mangkrak. Sudah dua tahun terakhir APBN tak mengucur. (*/hdd/riz/k8)