bontangpost.id – Kunjungan anggota Komisi V DPR RI ke Kutai Timur, beberapa waktu lalu, membuahkan hasil positif. Sejumlah infrastruktur yang dibutuhkan, siap diperjuangkan di Senayan agar dapat kucuran anggaran.
Seperti pengalihfungsian bandara milik PT Kaltim Prima Coal (KPC), memang butuh penyerahan lebih dulu dari perusahaan kepada pemerintah daerah (pemda). Perlu dibangun komunikasi dengan pihak perusahaan. Apakah bersedia menyerahkan kepada pemda.
“Kutim tentu membutuhkan alternatif transportasi lainnya. Tidak hanya jalur darat. Termasuk bandara udara dan sebagainya. Sehingga dapat mengefisiensikan waktu perjalanan,” terang anggota Komisi V DPR dapil Kaltim Irwan.
Selain itu, pengangkutan logistik dapat menggunakan jalur laut setelah pelabuhan beroperasi. Jalan-jalan pun dapat terpelihara dengan baik. Sebab, semakin berkurangnya truk pengangkut logistik karena sudah bisa menggunakan mode transportasi laut dan udara. Dia pun menekankan kepada mitra kerja Komisi V, agar segala objek kunker wajib dijadikan prioritas.
Sementara itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, hampir semua kegiatan infrastruktur di Kutim masuk skala prioritas. Termasuk pelabuhan, bandara udara dan infrastruktur jalan. Semuanya memang sangat dibutuhkan. Termasuk pembangunan terminal, karena Kutim menjadi lalu lintas antara Kaltim menuju Kaltara.
“Ini yang kami harapkan dapat diakomodasi pemerintah pusat, melalui Komisi V. Pelabuhan Sangatta, masalah jalan belum terselesaikan. Kami harap dua tahun lagi sudah bisa dioperasikan. Infrastruktur jalan KEK Maloy sudah mendapat respons positif. Informasi skema multiyears contract berjalan hingga 2024 mendatang. Mudah-mudahan nanti sudah bisa menikmati jalan yang bagus,” harapnya.
Mengenai bandara, pihaknya segera menyampaikan maksud tersebut kepada perusahaan. Wilayahnya sudah APL (areal penggunaan lain). Tinggal asetnya yang diminta. Dia menilai, permasalahan aset tidak terlalu rumit. Jika terealisasi, maka tinggal memperluas kawasan bandara dan menambah panjang runway.
“Kami harap segera ada pertemuan antara pemerintah dengan KPC. Kami sangat menunggu respons positif,” tutupnya. (dq/ind/k8)
