Saksi RASA Walk Out, Tuntut Rekapitulasi Hasil Pilgub Kaltim Ditunda 

SAMARINDA – Rekapitulasi suara hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim, Ahad (8/7) kemarin di Hotel Bumi Senyiur Samarinda diwarnai kericuhan. Halini dikarenakan adanya adu argumentasi antara penyelenggara pemilu dan saksi pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Rusmadi-Safaruddin (RASA).

Koordinator Saksi dan Guru Ahli paslon RASA, Agus Salim menyatakan, pihaknya meminta rekapitulasi ditunda. Penundaan pelaksanaan rekapitulasi diperlukan untuk menghargai proses penyelesaian aduan paslon nomor urut 4 tersebut di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim.

“Mengapa? Bahwa kami dari koordinator saksi telah menemukan kejanggalan-kejanggalan dan kesalahan-kesalahan dari pihak penyelenggara pilkada (pemilihan kepala daerah, Red.). Ada sebanyak 1.211 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang bermasalah,” ujar Agus.

Usalan penundaan tersebut tentu saja tidak diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan saksi-saksi tiga paslon lainnya. Dengan catatan, mayoritas penyelenggara dan peserta pemilu menginginkan agar pleno dan rekapitulasi tetap dilanjutkan.

Merasa tak terima atas keputusan tersebut, Agus Salim bersama dua saksi paslon RASA lainnya memilih keluar dari ruangan. Karenanya, perwakilan saksi paslon tersebut tidak mengikuti tahapan rekapitulasi dan pleno KPU Kaltim.

Agus Salim berdalih, aksi walk out sebagai bentuk protes saksi paslon karena tuntutannya tidak terpenuhi. Dia berpendapat, seharusnya KPU menghargai proses penyelesaian laporan yang sedang berlangsung di Bawaslu.

“Tentu ada ruang yang harus diberikan. Kami meminta KPU untuk menunda pelaksanaan pleno ini sampai jelas dan terang apa yang kami ajukan di Bawaslu,” klaim Agus. Dia mengaku heran KPU tetap memaksakan kehendak untuk melaksanakan pleno. Padahal kegiatan tersebut dapat ditunda pada hari berikutnya.

“Kenapa buru-buru rekap atau pleno dan tidak menunggu penyelesaikan masalah di Bawaslu? Jika rekapitulasi ini dipercepat, maka akan menutup hak dari paslon nomor 4 untuk mencari kebenaran dan keadilan,” kata dia.

Menambahkan Agus Aslim, Koordinator Bidang Hukum paslon RASA, Supriyana berpendapat, semua hasil yang diputuskan KPU tetap akan diterima oleh timnya. Namun demikian, KPU juga diminta untuk menghargai tahapan penyelesaikan laporan di Bawaslu.

“Jadi aduan kami itu hanya menjadi koreksi bagi penyelenggara. Persoalan menang dan kalah itu biasa. Dan pasangan calon nomor urut 4 istikamah menerima hasil apapun di pilgub ini,” sebutnya.

Karena itu, jika kasus tersebut tidak diselesaikan dengan baik di Bawaslu Kaltim, pihaknya akan mengadukannya pada Bawaslu RI di Pusat. Kemudian apabila ditemukan pelanggaran yang sengaja dilakukan penyelenggara pemilu, tim paslon RASA tak segan mengadukannya pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Juga tidak menutup kemungkinan kami akan mengadukan masalah ini ke MK (Mahkamah Konstitusi, Red.). Tetapi kami tunggu dulu hasil rekapitulasi dan pleno ini. Sebenarnya kami ingin masalah ini diselesaikan di tingkat KPU dan Bawaslu Kaltim. Tetapi jika tidak sesuai dengan harapan, maka kami akan adukan di pusat,” ucapnya.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua KPU Kaltim, Mohammad Taufik berpendapat, walk out yang dilakukan saksi paslon nomor 4 dalam rekapitulasi dan pleno tidak mempengaruhi tahapan kegiatan tersebut. Pasalnya semua aduan yang berkaitan dugaan pelanggaran dalam Pilgub Kaltim dapat diselesaikan di tingkatan masing-masing.

Jika pelanggaran dilakukan di TPS, maka yang bersangkutan dapat menyelesaikannya dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS). “Kemudian silakan proses di Bawaslu berjalan dan rekapitulasi ini berjalan sesuai jadwalnya masing-masing,” jelas Taufik.

Senada, Ketua Bawaslu Kaltim, Saipul mengaku penyelesaikan masalah yang diajukan paslon nomor 4 sedang diproses di Bawaslu. Karena penetapan jadwal rekapitulasi atau pleno KPU dan tahapan penyelesaikan kasus tersebut berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing penyelenggara.

“Rekapitulasi itu kewenangan dari KPU. Kemudian untuk penanganan pelanggaran itu kewenangan Bawaslu. Semuanya ini sedang berproses. KPU juga sedang berjalan. Begitu juga dengan Bawaslu,” ungkap Saipul.

Disinggung kemungkinan pengajuan penundaan rekapitulasi dan pleno dari Bawaslu, Saipul menyebut, KPU tidak meminta pendapat dari Komisioner Bawaslu. “Karena rekapitulasi dan pleno ini tugasnya KPU. Sedangkan kami hanya mengawasi saja. Kalau tidak diminta memberikan masukan, ya kami tidak sampaikan,” ujarnya.

Di sisi lain, aduan yang disampaikan tim paslon nomor urut 4 belum dibuktikan dengan pelanggaran yang secara nyata mengganggu jalannya Pilgub Kaltim. Maka bisa saja pleno tersebut ditunda oleh KPU atas rekomendasi Bawaslu.

“Tetapi aduan itu kan hanya bersifat administratif. Pembuktiannya nanti juga hanya bersifat administratif. Karena bukti yang disampaikan itu terkait dengan hal-hal yang bersifat administratif di TPS,” terangnya. (*/um)