SAMARINDA – Tindak lanjut terhadap dugaan politik uang atau money politic yang disampaikan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim akan diputuskan pada rapat internal komisioner, Ahad (8/7) malam.
Ketua Bawaslu Kaltim, Saipul menyebut, rapat tersebut akan menentukan penghentian atau tindak lanjut terhadap keterangan yang disampaikan gubernur. Dasarnya, Bawaslu akan menelaah terlebih dulu ucapan orang nomor satu di Bumi Etam tersebut.
“Tetapi mungkin itu itu agak sulit untuk ditindaklanjuti. Kan tidak ada data dan bukti yang bisa memberikan petunjuk. Makanya kami akan rapat dan akan lihat bisa atau tidaknya itu dijadikan bukti awal,” ungkapnya.
Gubernur Kaltim dua periode tersebut, lanjut Saipul, dalam keterangannya tidak menyebutkan sumber informasi politik uang tersebut. Sehingga akan menyulitkan Bawaslu untuk mendalami kasus tersebut.
“Kami sudah minta dan tanyakan dari mana asal informasi itu. Beliau tidak menyebutkan ke mana kami harus bertanya mengenai asal informasi money politic,” ujarnya.
Awang hanya membawa uang bernomor seri merah dan hitam. Awang menilai, nomor seri tersebut dapat dijadikan bukti untuk mendalami kasus politi uang di Pilgub Kaltim 2018.
Namun faktanya, uang dengan nomor seri merah dan hitam telah lumrah beredar di tengah masyarakat. Bahkan jauh sebelum pelaksanaan Pilgub Kaltim, uang dengan nomor seri demikian telah digunakan untuk transaksi formal.
“Kalau ada uang yang beredar di luar kewajaran seperti nomor seri biru atau ungu, baru bisa kami telusuri. Karena itu tidak lazim di masyarakat. Tetapi jika itu lazim, emang bagaimana kami bisa jadikan dasar money politic?” tanya Saipul heran.
Kata dia, bukti yang disampaikan gubernur dapat membingungkan Bawaslu. Pasalnya, petunjuk dan bukti nyata patut diketengahkan untuk memperkuat proses pendalaman dugaan politik uang.
“Minimal harus ada dua alat bukti agar kami bisa melanjutkan kasus ini. Alat bukti bahwa telah terjadi transaksi. Kemudian dibuktikan dengan waktu dan tempatnya di mana. Kemudian harus ada rekomendasi dan siapa yang menjadi aktor di balik itu. Semuanya harus jelas,” tegasnya.
Disinggung kemungkinan adanya pendalaman terhadap uang yang berasal dari Singapura, Saipul berujar, informasi awal didapatkan Bawaslu bahwa uang tersebut didatangkan menggunakan pesawat pribadi.
“Kami sudah dalami itu. Enggak bisa pesawat pribadi masuk ke Indonesia tanpa pemeriksaan. Semuanya harus menyampaikan laporan pada otoritas setempat. Enggak bisa dari Singapura langsung ke daerah tertentu. Kan kita punya teritorial wilayah udara. Sekecil apapun itu pasti terpantau oleh radar,” ujarnya.
Pun demikian, pihaknya tidak dapat mendalami isu bahwa politik uang tersebut dialamatkan pada paslon nomor urut 3, Isran Noor-Hadi Mulyadi. Pasalnya segala bukti permulaan belum terpenuhi.
“Kalau misalnya tidak memenuhi syarat, ya kami tidak bisa memaksakan kehendak untuk memanggil mereka,” tutupnya. (*/um)
