bontangpost.id – Pemkot Bontang bakal menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah gratis tahun ini. Meliputi seragam, tas, dan sepatu. Tetapi terkhusus untuk seragam terdapat kendala. Kabid Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Yoga Saputra mengatakan ada satu sekolah yang salah menginput.
Mengingat kegiatan ini dimasukkan dalam belanja pegawai. Bukan belanja barang dan jasa. Ia menjelaskan kemungkinan operator di sekolah pada akhir tahun disibukkan dengan SPT dana BOS. “Mungkin tidak diperhatikan sehingga masuk. Akhirnya satu sekolah lolos,” kata Yoga.
Sementara revisi tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Harus menunggu pembahasan APBD Perubahan. Pasalnya sistem saat ini terintergrasi dengan pemerintah pusat. Bila terjadi revisi di tengah perjalanan maka BPKAD harus berkoordinasi dengan pusat.
“Bisanya direvisi di anggaran perubahan. Beda kalau dulu skemanya masih manual. Sekarang semua sudah harus pakai SIPD,” ucapnya.
Dijelaskan dia, sistem saat ini hanya dibuka untuk kegiatan bersumber dana alokasi khusus (DAK) dan bantuan keuangan (Bankeu). Itu pun kegiatan DAK hanya bisa dimasukkan sesuai dengan hasil dari asistensi kementerian terkait. Yoga menerangkan untuk pembahasan APBD perubahan akan dipercepat. Sekira Agustus atau September.
Kejadian ini dapat dipetik hikmahnya. Sebab sistem perencanaan, penyusunan anggaran, sampai pertanggungjawaban harus dicermati dan diteliti baik-baik. Karena semua sudah berbasis digital. Menggunakan aplikasi yang terintegrasi dengan pemerintah pusat. “ASN pun juga harus teliti untuk membantu verifikasi,” terangnya.
Saat disinggung sekolah mana yang terkena dampak akibat kesalahan penginputan penganggaran, ia tidak mengetahuinya. Pun dengan jumlah slot anggaran yang disiapkan untuk program perlengkapan sekolah gratis ini. Adapun untuk sekolah lain tidak menjadi masalah. Proses penjahitan nanti bisa dilakukan setelah ada pengukuran.
“Sekolah swasta juga aman. Karena mereka akan masuk DPA dari Disdikbud. Kalau negeri ini anggarannya ada di sekolah masing-masing,” tutur dia.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bambang Cipto Mulyono memastikan pendistribusian bantuan itu akan dilakukan di awal tahun ajaran baru.
“Diusahakan di awal ajaran baru sudah terbagi,” kata Bambang.
Tahapan saat ini ialah menunggu pergeseran. Tetapi dipastikan bukan pergeseran anggaran mendahului APBD Perubahan. Melainkan pergeseran biasa. Sebab tidak mengubah judul nomenklatur tetapi standar satuan harga (SSH).
“Pada momen pergeseran biasa ini dimasukkan penyesuaian SSH,” ucapnya.
Setelah fase itu rampung maka masuk tahapan selanjutnya. Diketahui untuk sekolah negeri akan tertera di dalam bantuan operasional sekolah (BOS). Artinya skema yang dipakai untuk penjahitan ialah penunjukkan langsung dari tiap satuan pendidikan. Sementara sekolah swasta akan dilelang secara terbuka. (*/ak)
