bontangpost.id – Kesalahan mengenai penginputan perencanaan anggaran bantuan seragam sekolah gratis mendapat kritik dari legislator. Wakil Ketua DPRD Agus Haris meminta kepada OPD terkait untuk segera mengambil solusi. Agar satu sekolah tersebut dapat menerima bantuan sesuai dengan waktu penyaluran satuan pendidikan lainnya.
“Kekeliruan ini agar segera ambil langkahnya. Jangan sampai satu sekolah justru menerima seragam di akhir tahun,” kata Agus Haris.
Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan jika sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dikunci, maka harus segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Untuk mengubah dari belanja pegawai ke barang/jasa.
“Saya rasa BPK dan DPRD tidak menyoalkan kalau itu dialihkan langsung. Karena ada nomenklatur sama. Apalagi ini hanya satu sekolah,” ucapnya.
Bahkan bila dipandang aman untuk diajukan dalam pergeseran anggaran, maka bakal disetujui wakil rakyat. Namun legislator dari dapil Bontang Utara ini menyayangkan penyaluran seragam hanya bagi pelajar di jenjang awal.
Padahal tahun sebelumnya program ini menyasar seluruh kelas. Dari SD hingga SMA. Namun kali ini justru disasar kelas I SD dan VII SMP. “Heran saya mengapa dulu dengan total APBD sama tetapi bisa semua sekarang hanya jenjang awal,” tutur dia.
Kebijakan ini tentu membuat kecemburuan sosial. Sebab pelajar di jenjang lainnya membutuhkan bantuan itu. Mulai dari lunturnya seragam dimiliki, kerusakan, hingga perubahan tubuh pelajar.
Kabid Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Yoga Saputra mengatakan ada satu sekolah yang salah menginput.
Mengingat kegiatan ini dimasukkan dalam belanja pegawai. Bukan belanja barang dan jasa. Ia menjelaskan kemungkinan operator di sekolah pada akhir tahun disibukkan dengan SPT dana BOS. “Mungkin tidak diperhatikan sehingga masuk. Akhirnya satu sekolah lolos,” kata Yoga.
Sementara revisi tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Harus menunggu pembahasan APBD Perubahan. Pasalnya sistem saat ini terintergrasi dengan pemerintah pusat. Bila terjadi revisi di tengah perjalanan maka BPKAD harus berkoordinasi dengan pusat.
“Bisanya direvisi di anggaran perubahan. Beda kalau dulu skemanya masih manual. Sekarang semua sudah harus pakai SIPD,” ucapnya.
Dijelaskan dia, sistem saat ini hanya dibuka untuk kegiatan bersumber dana alokasi khusus (DAK) dan bantuan keuangan (Bankeu). Itu pun kegiatan DAK hanya bisa dimasukkan sesuai dengan hasil dari asistensi kementerian terkait. Yoga menerangkan untuk pembahasan APBD perubahan akan dipercepat. Sekira Agustus atau September.
Kejadian ini dapat dipetik hikmahnya. Sebab sistem perencanaan, penyusunan anggaran, sampai pertanggungjawaban harus dicermati dan diteliti baik-baik. Karena semua sudah berbasis digital. Menggunakan aplikasi yang terintegrasi dengan pemerintah pusat. “ASN pun juga harus teliti untuk membantu verifikasi,” pungkasnya. (*/ak)
