BONTANG – Semua kegiatan proyek di tahun 2018 diharapkan bisa dikawal oleh Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada peluang tindak pidana korupsi dari setiap kegiatan yang ada di Bontang.
Hal tersebut dikatakan Basri saat menghadiri acara pemberian penghargaan dari Pemkot Bontang kepada TP4D di Kejari Bontang Selasa (9/1) lalu. Kata dia, tahun 2017 lalu apa yang menjadi ketakutan dan keraguan di Dinas Pendidikan (Disdik) Bontang bisa dihilangkan berkat proyek paket seragam gratis yang dikawal TP4D. “Oleh karena itu, kerja sama seperti itu harus ditingkatkan lagi dan saya minta tolong agar pak Sekda mensosialisasikannya ke OPD lain terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PU-PRK) Bontang,” jelas Basri.
Basri menyebut 2 dinas yang anggarannya cukup besar yakni Dinas PU-PRK dan Disdik Bontang. Meski demikian, Basri mengakui jika teman-teman di OPD akan merasa takut ketika teman dari kejaksaan datang ke kantornya. “Orang yang takut itu karena punya salah, jadi ngapain takut kalau memang tidak punya salah. Oleh karena itu hilangkanlah prasangka yang berlebihan,” ungkapnya.
Kata dia, jika tahun lalu proyek paket seragam gratis tidak dikawal oleh TP4D maka tahun ini mungkin harus bolak-balik ke kantor Kejari. Tetapi setelah dikawal ternyata semuanya aman. Ke depan, pihaknya menyebut memang harus ada sosialisasi karena mungkin masih ada OPD yang takut atau bahkan segan. Hal tersebut dimaksudkan agar uang negara dapat diselamatkan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat serta pemerintah. “Jadi kalau banyak PPTK yang menyatakan takut, sebenarnya jika ingin terbuka tak boleh takut. Karena apapun yang disembunyikan pasti akan ketahuan apalagi proyek fisik. Karena bukan hanya kejaksaan yang mengawasi, tetapi masyarakat juga bisa mengawasi setiap proyek pemerintah,” terang dia.
Oleh karenanya, Basri menyarankan agar setiap proyek diminta pendampingan TP4D sejak awal. Terkait kasus lama yang sudah terungkap, Basri mengingatkan agar hal itu biarlah menjadi pembelajaran bagi semua untuk berkomitmen jangan sampai seperti mereka. Karena bisa jadi mereka lalai dalam administrasi. “Saya lebih menekankan agar Dinas PU-PRK juga dikawal TP4D karena banyak yang mengawasi. Saya dan bunda tidak ingin ada aparat kami yang terlibat korupsi, oleh karena itu pastikan kita menjadi pelopor anti korupsi,” pungkasnya. (mga)
