BONTANG – Penetapan tersangka dua Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bontang dalam kasus dugaan mark up di Gedung DPRD, mendapat atensi khusus dari Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni. Meski begitu Neni tidak ingin buru-buru menjatuhkan sanksi.
Neni menegaskan keduanya, yakni FR dan KML masih aktif sebagai ASN. FR menjabat sebagai Sekretaris DPRD sedangkan KML kini bertugas di kantor camat. “Saat ini kami masih menyikapi dengan arif,” katanya.
Hingga saat ini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan dari Kejari Bontang ihwal penetapan keduanya sebagai tersangka. Sehingga pemerintah kata dia, belum menggelar rapat untuk menentukan status keduanya.
“Belum, belum ada pemberitahuan dari Kejaksaan. Jadi kami belum bisa menentukan status yang bersangkutan dalam kepegawaian,” ujar Neni.
Menurut Ketua DPD Golkar Bontang ini, untuk menentukan status pegawai Sekretaris DPRD, pihaknya jelas akan mengacu pada Undang-undang ASN, dengan pembahasan bersama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).
Pun begitu, beberapa opsi diakuinya mulai disiapkan. Salah satunya penonaktifan yang bersangkutan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemkot Bontang.
“Yang jelas hal ini akan kami konsultasikan. Apakah di nonaktifkan dulu dan nanti jika tidak terbukti bersalah dikembalikan lagi atau bagaimana. Sebab, kalau kita lihat tugas sekwan (sekretaris DPRD, Red.) itu kan berat,” terang Wali Kota.
Sebelumnya, Sekretaris DPRD Bontang resmi ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan eskalator oleh Kejari Bontang, pada Jumat (11/8) lalu, bersama tiga orang lainnya. Masing – masing KML sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), SM sebagai rekanan penyedia barang, serta NGH sebagai sub kontraktor rekanan.
Penetapan tersebut merupakan hasil ekspose tim penyidik Kejari Bontang yang dilakukan di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kaltim, atas dugaan korupsi proyek pengadaan eskalator dengan plafon anggaran senilai Rp 2,9 miliar pada APBD tahun 2015. Dengan potensi kerugian negara mencapai Rp1,4 miliar. (*/nug)
