BONTANG – Pemkot Bontang mengalami Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2017 sebesar Rp 70 miliar. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengakui bahwa Silpa tersebut berasal dari keterlambatan transfer dari pemerintah pusat yang masuk ke kas daerah Bontang. Oleh karenanya, anggaran Silpa tersebut masuk dalam RAPBD tahun 2018 sebagai penerimaan pembiayaan daerah.
“Jadi pemerintah pusat kemarin terlambat transfer sekira Rp 38 miliar kalau saya tidak salah. Jadi dana perimbangan yang dimasukkan atau ditransfer ke kas daerah itu pertanggal 30 Desember, makanya tidak bisa digunakan serta efisiensi dari hasil lelang,” jelas Neni saat ditemui belum lama ini.
Terkait hal itu juga, Neni menyatakan pihaknya harus menombok tahun depan untuk membayar utang-utang. Tetapi memang jika dalam batang tubuh APBD, Silpa tetaplah Silpa.
Dalam nota keuangan yang dibacakan Neni saat Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda Kota Bontang tentang APBD Tahun Anggaran 2018, alokasi anggaran belanja daerah tahun 2018 direncanakan sebesar Rp 1.045.575.791.600. Anggaran tersebut akan digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 354.071.409.081 dan belanja langsung sebesar Rp 691.504.382.519.
Secara rinci, rencana alokasi anggaran belanja tidak langsung Kota Bontang tahun 2018 meliputi belanja pegawai sebesar Rp 332.640.309.081, belanja subsidi senilai Rp 3.000.000.000, belanja hibah sebesar Rp 10.000.000.000, belanja bantuan social sebesar Rp 1.000.000.000, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa serta partai politik sebesar Rp 5.931.100.000, dan belanja tidak terduga sebesar Rp 1.500.000.000.
Sedangkan anggaran belanja langsung kota Bontang tahun 2018 sebesar Rp 691.504.382.519 akan dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp 73.973.474.195, belanja barang dan jasa sebesar Rp 313.145.042.782 dan belanja modal sebesar Rp 304.385.865.542.
Sementara, pembiayaan daerah yang direncanakan tahun 2018 untuk memberikan penyesuaian terhadap keseimbangan pendapatan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah serta pengeluaran pembiayaan daerah. Dalam penerimaan pembiayaan daerah itulah terdapat Silpa sebesar Rp 70 miliar.
Saat rapat paripurna Jumat lalu, usat menyampaikan nota keuangan, Ketua DPC PPP Bontang, Abbas Patiroi mengomentari Silpa yang dialami Pemkot Bontang. Dirinya mempertanyakan anggaran sebesar Rp 70 miliar sampai tak bisa diserap. Padahal, jika digunakan untuk perbaikan rumah ibadah seperti masjid dan lainnya akan lebih bermanfaat. “Ini terlalu banyak sekali Silpa-nya, masih banyak masjid yang butuh perbaikan,” ungkapnya. (mga)
