BONTANGPOST.ID, Bontang – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Bontang kembali melakukan pengecekan terhadap peredaran dua merek beras premium yang diduga oplosan, yakni Sania dan Fortune. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah swalayan modern dan gudang distributor, Rabu (23/07/2025).
Swalayan yang didatangi antara lain Alfamidi Jalan PatTimura, Freshmarket Jalan Sudirman, Indomaret dan Hendra Mart Jalan Imam Bonjol, serta Toko Pisang Mas di Jalan HM Ardans.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Bontang Lukman, mengatakan dari hasil pengecekan, kedua merek beras tersebut sudah tidak lagi dijual di swalayan-swalayan tersebut.
“Kami juga mendatangi gudang distributor di Jalan Brigjen Katamso, tepatnya di belakang bekas terminal bis patas. Di sana memang masih ada sisa stok, tapi pihak distributor memastikan produk itu tidak akan dijual dan berencana untuk memusnahkannya,” ungkap Lukman.
Sementara Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP3 Bontang Debora Kristiani, menambahkan bahwa saat ini memang masih ada pedagang pasar yang menjual sisa stok. DKP3 akan segera memberikan imbauan agar pedagang menahan penjualan produk tersebut sambil menunggu hasil uji mutu.
Namun, tindakan penarikan secara menyeluruh dan pemanggilan distributor masih menunggu arahan dari pemerintah provinsi dan pusat. Sebab, temuan ini masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada penetapan resmi bahwa produk tersebut terbukti oplosan.
“Kami masih menunggu hasil uji kualitas dari dua merek tersebut serta instruksi resmi selanjutnya,” terang Debora.
Sebagai informasi, TPID terdiri dari lintas instansi, seperti Satgas Pangan Polres Bontang, DKP3, DKUMPP, Kesbangpol, dan Asisten II Setda Bontang.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris, telah menginstruksikan agar penarikan dua merek beras premium tersebut dilakukan pekan ini.
“Mulai besok kita koordinasi dengan dinas terkait dan secepatnya lakukan penarikan bersama Satgas Pangan,” tegasnya.
Menurutnya, beras yang beredar harus melalui uji mutu langsung dari Pemkot Bontang untuk memastikan kualitasnya layak dan tidak merugikan konsumen.
“Jangan sampai masyarakat membeli beras dengan harga premium, tapi mutunya tidak sesuai,” tutupnya. (Dwi Kurniawan Nugroho)
