bontangpost.id – Tak hanya melakukan perjanjian kerja sama dengan Politeknik Negeri Samarinda (Polnes), SMK Putra Bangsa juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim, Senin (23/5/2022) kemarin.
Adapun isi kesepakatan tersebut terkait sertifikasi pemagangan dan penempatan siswa. Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPP) Apindo Kaltim Slamet Brotosiswoyo.
Ia menyebut tupoksinya membidangi ketenagakerjaan dan investasi. Sangat erat kaitannya dengan dunia industri. “Dunia pendidikan sekarang harus ada pendekatan dengan dunia industri,” ujarnya.
Menyikapi polemik banyaknya tingkat pengangguran lulusan SMK, Apindo Kaltim pun telah membuka pemagangan bagi para pelajar SMK. Pemagangan sangat penting bagi siswa untuk mengenal dunia kerja. Agar setelah menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah, mereka dapat mengetahui dan memahami dunia kerja yang sesungguhnya.
Pemagangan juga berperan penting saat melamar pekerjaan. Pemberi kerja saat ini tidak hanya menilai dari ijazah tetapi juga sertifikasi kompetensi yang dimiliki. Apindo Kaltim menurutnya, sudah mengambil langkah-langkah agar para siswa di Kaltim bisa mendapatkan sertifikasi kompetensi.
Langkah pertama, Apindo Kaltim bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di daerah Jawa yang sudah terakreditasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) maupun Kementerian Ketenagakerjaan.
Langkah kedua ialah Apindo Kaltim sudah mendirikan LSP cakupan Kaltim. Namun hingga saat ini masih terkendala dikarenakan belum adanya penerbitan lisensi.
“Untuk menghadapi isu ibu kota negara (IKN), jika memang diperlukan sertifikasi berbagai bidang maka kami akan koordinasikan dengan LSP yang sudah terakreditasi terlisensi,” papar Slamet.
Apindo sendiri memiliki tugas, di antaranya menciptakan generasi lulusan SMK agar terlibat di wilayahnya sendiri. Apindo Kaltim pun berkomitmen sama, sesuai arahan Gubernur Kaltim ikut berperan pada pembangunan IKN khususnya dalam menyiapkan SDM berkualitas.
Tak hanya sukses memasuki dunai kerja, Slamet juga berharap para siswa yang telah mengikuti proses pemagangan mampu menjadi entrepreneur. Pengembangan usaha yang dapat mengentaskan persoalan tenaga kerja karena dinilai bisa mengurangi angka pengangguran.
Adanya MoU ini untuk meningkatkan standar kompetensi pelajar SMK lantaran pekerjaan saat ini tidak cukup hanya dengan ijazah saja. Harus ada sertifikat pendamping berupa sertifikat kompetensi.
Hal itu juga harus disesuaikan dengan dunia industri. Jika kurikulumnya tidak mendukung dengan dunia industri, tentu akan menambah pengangguran. “Semoga dengan MoU ini ke depan anak-anak dapat sertifikat kompetensi sesuai dengan yang diperlukan perusahaan,” harap Slamet.
Senada, Ketua Yayasan SMK Putra Bangsa Rediyono berharap, melalui MoU ini kualitas SMK ke depan dapat semakin baik dan memiliki daya saing. Karena, SMK nantinya bakal berperan pada fungsional penempatan berbagai jenis pekerjaan. Sejalan dengan visi beragam sertifikasi kejuruan.
“Bagi SMK, sertifikasi masih menjadi barang awam dan kami harus lebih banyak memahami itu,” kata dia. (*)
