Soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Pemda Tak Perlu Gelontorkan Dana

JAKARTA – Kegelisahan pemerintah daerah (pemda) menyiapkan dana ’’dadakan” untuk membayar kenaikan iuran warga miskin dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terjawab. Pemerintah pusat bakal men-takeover di tahun ini. Itu disampaikan oleh Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris, di Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Dia menegaskan, selisih kenaikan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Sebagai informasi, ada 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-nya ditanggung negara lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh pemda melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

’’Jadi tidak perlu khawatir ada tambahan karena sudah ditanggung,” ujarnya.

Dalam perhitungan, dana yang disalurkan untuk pembayaran selisih kenaikan iuran PBI pada Agustus–Desember 2019 tercatat sekitar Rp12,7 triliun. BPJS Kesehatan masih akan mendapat tambahan pendapatan. Ada dana dari selisih kenaikan iuran segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, dan pegawai Pemerintah Daerah (Pemda). Jumlah tambahan dana PPU tersebut berkisar Rp2 triliun.

Seluruh dana tersebut akan digunakan membayar tunggakan BPJS Kesehatan ke rumah sakit. Hingga akhir Oktober 2019, tunggakan ini diperkirakan mencapai Rp 19 Triliun, termasuk carry over defisit di tahun sebelumnya. Secara perhitungan matematis, BPJS Kesehatan masih defisit. Ada selisih sebesar Rp 4,3 T. besaran ini pun harus di-carry over di tahun depan. Lalu, apakah defisit akan kembali membengkak di tahun depan?

Sekretaris Umum BPJS Kesehatan Kisworowati menegaskan, carry over diperkirakan tak terlalu besar. Itu pun tidak akan terlalu berpengaruh terhadap cash flow karena adanya rasionalisasi iuran. ’’Mungkin di tahun ini belum pas. Tapi di tahun depan dipastikan tak ada defisit,” tegasnya.

Menurut dia, besaran rasionalisasi iuran sudah diperhitungkan secara matang untuk mengatasi defisit dalam BPJS Kesehatan. Karena itu, kemungkinan besar tak ada kenaikan iuran lagi dalam beberapa tahun ke depan. ’’Dengan kenaikan ini, 4-5 tahun lagi gak ada kenaikan lagi,” paparnya.

Ketika defisit selesai, lanjut dia, cash flow rumah sakit pun terjamin. Dengan begitu, rumah sakit bisa mempersiapkan pengembangan kapasitasnya dengan lebih baik. Artinya, layanan pun akan semakin membaik.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengomentari terkait kondisi BPJS Kesehatan. Dia mengatakan ke depan BPJS Kesehatan tidak boleh defisit lagi. Dia menuturkan pemerintah berupaya melakukan koordinasi, antisipasi, dan mencari akar persoalan serta berjuang menanganinya.

’’Ya kita ubah konsep. Termasuk kepada rumah sakit dengan menggandeng para filantropis. Tidak semua harus dibiayai BPJS Kesehatan,’’ tuturnya.

Terawan menegaskan tidak ada pemikiran pengurangan manfaat yang diterima peserta BPJS Kesehatan untuk menekan defisit. Bahkan sebaliknya manfaat yang diterima peserta BPJS Kesehatan harus dioptimalkan. Perkara iuran BPJS Kesehatan dinaikkan atau diturunkan, manfaat harus tetap optimal.

Baginya dalam penyelenggaraan pelayanan BPJS Kesehatan, yang terpenting itu masyarakat terpuaskan dan bisa hidup sehat. Menurut Terawan pemerintah sudah berjuang luar biasa membantu masyarakat kurang mampu. Sedangkan bagi kelompok masyarakat yang tidak ikut program pemerintah, maka dianggap mampu.

’’Kalau merasa tidak mampu, silahkan masuk ke PBI (penerima bantuan iuran, Red) lagi. (Penerima PBI, Red) 96 juta itu banyak,’’ jelasnya.

Kritik Kenaikan BPJS

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sampai 100 persen mendapat kritik keras oposisi di parlemen. Ketua Fraksi PAN Hanafi Rais menyampaikan kenaikan tersebut seharusnya bisa dihindari. ’’Itu namanya solusi yang sangat pragmatis,” kata Hanafi Rais.

Kenaikan tersebut dinilai sangat memberatkan publik. Padahal, papar dia, pemerintah selalu mengklaim ada perbaikan ekonomi. Dengan begitu, seharusnya kenaikan iuran bisa dihindari. Sebab ada solusi lain berupa sumber-sumber pendapatan dari negara.

Sekretaris Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menambahkan seharusnya ada opsi lain selain kenaikan iuran. Menurutnya, ada dua solusi konkret yang bisa ditempuh pemerintah. Pertama, jelas dia, mengaudit data potensi ganda dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Berdasar data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), jelas Saleh, potensi data ganda mencapai 27,4 juta orang.

Data ganda tersebut, berdampak pada besaran dana kapitasi yang rutin dibayar pemerintah ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Dana kapitasi untuk puskesmas milik pemerintah, adalah Rp 6 ribu per orang per bulan. Adapun kerjasama dengan klink swasta mencapai Rp 10 ribu per bulan.

’’Nah jika dikali 27,4 juta data ganda, bayangkan berapa yang bisa kita hemat,” ujar Saleh.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta BPJS melakukan penelusuran pendataan. Langkah kedua, tambah dia, adalah menyisir kecurangan (fraud) dalam sistem BPJS Kesehatan. Baik oleh pihak rumah sakit atau fasilitas kesehatan (faskes) maupun masyarakat.

’’Fraud ada di semua sisi, sedangkan prinsip BPJS kan gotong-royong,” bebernya. (mia/wan/mar/prokal)