BONTANG – Lambannya pergerakan oleh tim penertiban tempat hiburan malam (THM), mendapat komentar dari anggota DPRD Bontang, Sumarno.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut, wacana tersebut jangan sampai berlarut-larut. Terlebih, tim sudah dibentuk sejak dua bulan lalu, namun tidak ada progres
“Baik pembongkaran Prakla dan THM, harus segera dilakukan, jangan dibiarkan berlarut,” jelasnya.
Ia mengaku sangat mendukung wacana tersebut. Apa lagi THM tentu dapat memberi imbas yang negatif. Ditambah Prakla yang diketahui hingga kini masih terdapat PSK masih beroperasi.
“Apapun itu, jika dinilai negatif tentu saya dukung untuk ditutup dan ditindak. Apa lagi kalau itu (Prakla, red) banyak mudaratnya,” jelasnya.
Sumarno mengaku, belum terlalu mendalami terkait tim penertiban THM yang dibentuk Pemkot Bontang tersebut. Akan tetapi jika itu sudah diwacanakan tentu segera ditindaklanjuti dan tidak jalan di tempat.
Diketahui, tim penindakan dikomandoi oleh Satpol PP. Kegiatan penindakan akan dibantu oleh aparat kepolisian dari Polres Bontang, Kodim 0908/Bontang, Denarhanud Rudal 002 Bontang, dan Kejaksaan Negeri Bontang.
Kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) menjadi leading sector tim legal. Tim ini bakal fokus mengaji perizinan yang mengatur THM.
Tim Kesbangpol Bontang yang beranggotakan gabungan OPD terkait. Meliputi Dissos-PM, Disporapar, dan Diskop-UKMP. Tugasnya yakni penanganan pasca penindakan menjadi ranah tim pembinaan.
Sementara tim penerima aduan langsung dipantau oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Aduan dapat berupa tempat yang melakukan aktivitas prostitusi maupun lokasi yang membutuhkan pembinaan pasca penertiban. (Arsyad Mustar/adv)
