bontangpost.id – Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mengaku tak habis pikir dengan rencana pemerintah memasukkan pendidikan sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurutnya, bila rencana ini kelak benar diterapkan, artinya pemerintah mengkhianati kedaulatan rakyat.
“Saya enggak habis pikir itu, bisa-bisanya pendidikan mau dipajakin,” tegas Agus Haris ketika berbincang dengan bontangpost.id, Jumat (11/6/2021) petang.
Agus Haris menjelaskan, pendidikan adalah hak mendasar seluruh warga. Negara justru berkewajiban memberikan pendidikan gratis, mempermudah akses, dan meningkatkan kualitasnya. Alih-alih menjadikan sebagai objek pajak, yang ujungnya justru memberatkan warga. Oleh sebab itu, wacana seperti ini mestinya tidak mengemuka.
“Konyol ini. Mestinya wacana seperti ini tidak hadir,” tegasnya.
Dia menyindir upaya pemerintah seakan mencari jalan pintas untuk mencari ‘uang segar’. Namun upaya itu menurutnya sangat konyol.
Pertama, menurutnya tidak bijak bila rencana kenaikan PPN digenjot ketika kondisi ekonomi warga sedang terpuruk akibat pandemi. Kedua, bila terpaksa harus memperluas objek pajak, mestinya itu tak menyasar hal-hal mendasar seperti pendidikan.
“Indonesia ini kaya akan sumber daya alam. Masih banyak hal bisa diberi PPN, bukan pendidikan. Mungkin kebijakan ini mau diambil karena utang negara terlalu banyak,” tandasnya. (*)
