SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) hingga saat ini belum dapat berbuat banyak terkait pembangunan Bandara Sangkima. Sebab, proses pembangunan baru dapat berjalan setelah ada kejelasan status pelimpahan lahan bandara yang masih berada di pusat.
“Dari hasil koordinasi kami dengan (pemerintah) pusat, katanya akan segera dilimpahkan. Jadi kami hanya bisa menunggu,” ucap Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR)Kutim, Ardiansyah.
Dikatakan, saat ini Pemkab Kutim tinggal menunggu proses penyerahan sesuai mekanisme resmi dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Kementerian Sumber Daya dan Mineral (Kemen SDM). Sehingga setelah dilakukan penyerahan maka dipastikan Bandara Sangkima akan dikeluarkan dari kawasan yang tidak boleh membangunan, seperti Taman Nasional Kutai (TNK).
“Kami sedang mempersiapkan proses mengeluarkan areal bandara tersebut dari kawasan TNK. Jika sudah selesai, pembangunan bisa langsung dikerjakan,” sebutnya.
Ardiansyah mengaku, memang hingga saat ini status area bandara Sangkima masih merupakan tanggung jawab penuh pusat. Karena masih masuk dalam kawasan TNK. Terlebih masih ada beberapa prosedur tahapan yang harus dilakukan, dalam proses penyerahannya.
“Kapan waktu penyerahannya kami belum berani pastikan. Karena baik pemerintah pusat maupun pemkab Kutim harus sama-sama melakukan proses pengecekan sekaligus penghitungan langsung di lapangan, dalam proses in-out lahan bandara dengan area PT Pertamina yang juga masih berada dalam kawasan TNK. Namun kami optimis jika proses tersebut bisa berjalan cepat, sehingga pembangunan bandara Sangkima bisa segera dikerjakan dan tidak tertinggal dalam perencanaan pembangunan bandara yang juga dirancang oleh Kota Bontang,” papar Ardiansyah.
Lebih jauh, Ardiansyah mengatakan memang saat ini tinggal bagaimana Pemkab Kutim bergerak cepat merespon rencana penyerahan tersebut dengan terus melakukan follow Up kepada pemerintah pusat. Selain itu, dengan nantinya Kutim memiliki Bandara Sangkima, maka tentu akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam mempermudah akses transportasi dan memperpendek jarak tempuh antara Kutim dengan Kabupaten dan Kota lainnya di Kaltim. (aj)
