SANGATTA – Wacana untuk mengoperasikan Klinik Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) akhirnya benar-benar akan terwujud dalam waktu dekat. Kendati pengoperasian dilakukan dengan anggaran yang terbilang minim.
Hal ini dikatakan Sekretaris Daerah (Setkab) Kutim Irawansyah. Sebagai induk kepegawaian negeri sipil (PNS) di Kutim, Korpri tidak hanya ada untuk melakukan pembinaan terhadap PNS. Keberadaan Korpri juga dituntut bisa memberikan layanan kesehatan kepada pegawai beserta keluarga, termasuk bagi Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D).
“Wacana ini sudah lama sebenarnya. Kami mencoba untuk merealisasikan,” kata Irawansyah yang juga menjabat sebagai Dewan Pengurus KORPRI Kutim.
Lanjutnya, keberadaan klinik KORPRI Kutim nantinya diharapkan bisa memberikan layanan kesehatan bukan hanya kepada PNS, tetapi kepada keluarga serta TK2D Kutim. Terlebih saat ini, perlengkapan kesehatan beserta Alat Kesehatan dan obat-batan sudah tersedia walaupun masih seadanya.
“Maksimalkan apa yang ada, melengkapi sambil jalan,” tuturnya.
Terkait permasalahan biaya operasional, Irawansyah mengatakan di tengah kondisi krisis keuangan Kutim saat ini, dirinya berharap klinik KORPRI Kutim tetap bisa beroperasi dengan dukungan anggaran yang sangat minim. Tahun ini, melalui anggaran murni khusus untuk klinik KORPRI Kutim dikucurkan Rp 50 juta. Sedangkan dukungan anggaran penuh baru akan dilakukan pada anggaran Kutim perubahan, nanti.
“Memang saat ini biaya operasional belum terpenuhi 100 persen. Tapi dicoba dengan kemampuan yang minim dulu. Nanti di APBD Perubahan kami akan tambah untuk melengkapi dan memaksimalkan klinik ini,” ujarnya. (hd)
