Faroq Zamzami
(Wartawan Kaltim Post dan Prokal.co)
BONTANGPOST.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ini kenapa sih?
Mulai awal tahun, setidaknya, disibukkan oleh permasalahan tak subtantif. Bikin ramai. Andai gubernur dan wakilnya peka.
Repotkan, jadinya malah sibuk klarifikasi, memberi penjelasan sana-sini, tentang problematika yang tak langsung mengetuk pintu-pintu kayu rumah warga Benua Etam.
Itupun ramai jadi perhatian publik karena memang memicu, mengundang, mencederai rasa keadilan masyarakat.
Energi untuk peduli rakyat, membangun daerah, memperbaiki Trans Kalimantan yang rusak, jadi tersedot ke situ. Tidak efektif dan efisien.
Awal tahun ini publik Kaltim ramai menyoroti pengadaan mobil dinas (mobdin) Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Dalam hal ini, Gubernur tak peka terhadap kondisi.
Mobil dinas seharga Rp8,5 miliar itu meluncur saat isu efisiensi anggaran bikin pusing banyak kepala.
Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e berwarna putih di jalanan. Mobdin itu sudah diserahterimakan pada 20 November 2025.
Kenapa harus ada mobil seharga Rp8,5 miliar itu saat kondisi begini? Sederhana begitu saja pertanyaan bapak-bapak yang sering membahas politik di warung kopi depan terminal.
Lelah juga kemarin sempat beberapa minggu ramai isu itu, terutama di media sosial (medsos).
Sampai akhirnya mobil dikembalikan. Bagus sudah itu. Memang harus begitu.
Mobil dinas dikembalikan atas nama mendengar aspirasi warga. Kalimat yang mantap untuk sebuah pencitraan.
Isunya perlahan mulai jarang dibicarakan orang. Namun, tak sepenuhnya hilang.
Eh, muncul lagi problematika tak subtantif yang bakal menguras tenaga.
Renovasi rumah dinas (rumdin) gubernur. Ampun dah. Mendesakkah? Urgent-kah? Prioritaskah? Tak bisa tidurkah kalau rumah dinas itu tak direnovasi?
Bocorkah atapnya sampai harus ditalangi dengan baskom merek Lion Star kalau hujan melanda Kota Samarinda.
Sekali lagi, kepala daerah tak peka kondisi. Kalau peka, begitu tahu ada anggaran itu di salah satu organisasi, langsung batalkan saja.
Jangan sampai terekspose. Jelaslah sudah bakal memicu keramaian.
Bukan apa, momennya yang tak tepat. Kalau memang harus dijalankan, sabar dulu. Lagi efisiensi.
Tahan dulu hal-hal yang tak berpihak kepada rakyat. Biar imbas efisiensi keuangan daerah itu tak terlalu dirasakan publik.
Apalagi renovasi rumah dinas ini duitnya besar. Rp 25 miliar. Walaupun belakangan disebutkan, duit segitu bukan cuma untuk renovasi rumah dinas gubernur.
Namun, akumulasi dari beberapa item pekerjaan.
Di antaranya, rumah dinas gubernur, rumah dinas wakil gubernur, ruang kerja gubernur di kantor gubernur, dan beberapa fasilitas penunjang lainnya.
Tetap saja bukan proyek peduli rakyat. Tak dirasakan rakyat. Semua itu untuk gubernur dan wakil gubernur, demi menjaga muruah.
Tulisan yang betul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) muruah, artinya kehormatan diri, harga diri, nama baik. Bukan marwah.
Kalau ketik marwah di kolom pencarian di KBBI akan muncul keterangan bentuk tidak baku. Namun, okelah, marwah itu bahasa tutur. Bukan bahasa tulis.
Jadi, ketika gubernur menyebut marwah, kita tulis di berita muruah. Nah kan, teralihkan. Oke. Lanjut lagi.
Proyek ini berjalan bukan tanpa alasan, karena rumah dinas sudah dalam tahap memprihatinkan. Kata Gubernur begitu.
Rumah dinas sudah lama berdiri, sehingga perlu dilakukan renovasi agar tetap layak digunakan, terutama untuk mendukung kegiatan kedinasan.
Gubernur juga memastikan bahwa rencana itu tidak diputuskan secara sepihak, tapi sudah melalui beragam proses dan sesuai ketentuan.
Pertanyaannya, jika tak direnovasi, minimal ditunda dulu, apakah berbahaya bagi penghuninya?
Saya rasa tidak. Ini cuma soal momentum saja. Kondisi lagi tak mendukung.
Tahan dulu saja. Masih banyak hal yang lebih penting yang harus dilakukan untuk rakyat Kaltim yang itu semua jelas butuh duit banyak.
Satu contoh, sudah lihatkan bagaimana kondisi jalan antardaerah ke Kabupaten Kutai Barat (Kubar) hingga ke Kabupaten Mahalam Ulu (Mahulu).
Kondisi jalan memprihatinkan di dua kabupaten itu dari dulu, coba misalnya, fokus itu dulu.
Jelas untuk rakyatnya. Jangan lagi ada pendengung yang sebut itu jalan negara, harus APBN, aih, capai deh. (prokal)
