BONTANG – Larangan berjualan di atas parit dan trotoar masih diindahkan oleh para pedagang yang mencoba peruntungan di tepi Jalan KS Tubun. Pantauan Kaltim Post (grup Bontang Post) tercatat belasan pedagang melanggar Peraturan daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2012 dan Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2016.
Kondisi ini membuat pedagang di dalam bangunan pasar sementara Rawa Indah berang. Mengingat, pendapatan mereka turun drastis. Akibat konsumen lebih tertarik membeli di tepi jalan akibat dekat dengan lokasi parkir kendaraan.
Angga, pedagang ayam potong mengatakan, terjadi penurunan pembelian mencapai 40 persen. Semula, rata-rata tiap hari 100 ekor daging ayam potong laku. Namun, beberapa bulan ini hanya 60 ekor yang berhasil terjual.
“Kasihan pedagang yang di dalam karena kami selalu rutin membayar retribusi. Tetapi banyak langganan pembeli yang kabur akibat banyak pedagang di tepi jalan,” kata Angga.
Ia meminta kepada Pemkot untuk bertindak tegas. Dengan melakukan penertiban kembali. Meskipun, disebutkannya lapak di dalam pasar pun telah terisi penuh. Total sekira 70 pedagang ayam mempunyai lapak.
Menurutnya, pedagang yang berjualan di trotoar dan parit itu berasal dari beragam jenis. Mulai dari pedagang lama yang dulunya punya lapak di dalam hingga pedagang baru.
Diketahui, sebelumnya Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (Diskop-UKMP) telah melakukan penertiban hingga empat kali. Pedagang sempat memundurkan barang dagangannya dalam waktu beberapa saat. Sayangnya, setelah luput dari pantauan, mereka kembali berjualan di lokasi terlarang tersebut.
Sementara, Kepala Bidang Perdagangan Diskop-UKMP Heriansyah menyebut saat ini upaya penertiban masih menunggu perintah atasannya. Dalam waktu dekat, upaya persuasif pun kembali dilakukan. Dengan mendatangi pedagang untuk meminta memundurkan barang dagangannya.
“Ambil tindakan pelan-pelan sembari menunggu perintah atasan. Kami akan mencoba memberikan pemahaman kepada pedagang untuk tidak berjualan di atas parit dan trotoar,” kata Heri.
Pasca akhir tahun lalu, diakui Tim Kota yang sebelumnya terbentuk sudah tidak melakukan kegiatan lagi. Meskipun demikian, upaya persuasif terus digalakkan. “Berdagang di atas trotoar dan parit itu tidak etis. Karena menganggu kepentingan umum,” pungkasnya. (ak/prokal/zul)
