SAMARINDA – Pencalonan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak sebagai anggota DPR RI bukan isapan jempol belaka. Sebab DPRD Kaltim memastikan telah menerima surat pengunduran diri orang nomor satu di Benua Etam tersebut.
Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Syahrun mengungkapkan, pihaknya telah menerima surat pengunduran diri mantan Bupati Kutai Timur itu awal pekan ini. Atas dasar itu, DPRD akan melakukan rapat untuk pengambilan keputusan.
“Kami akan kaji dulu suratnya, apakah nanti akan paripurna atau langsung pengambilan keputusan saja,” sebut Syahrun, belum lama ini.
Kata dia, sejatinya anggota DPRD sudah satu suara untuk menyetujui Awang mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Kaltim. Sehingga tahapan akhir persetujuan pengundurannya, akan ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Karena nanti yang memproses dan menyetujui itu Kemendagri. Kami hanya memproses saja sesuai aturan yang ada,” tuturnya.
Berikutnya setelah Awang secara resmi mendapatkan surat pengunduran diri dari Kemendagri, maka jabatan itu digantikan oleh pejabat (Pj) Gubernur Kaltim. Pj tersebut akan menjalankan tugas gubernur sampai dilantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim periode 2018-2023 pada 18 Desember mendatang.
“Gubernur dan wakil gubernur yang terpilih itu akan dilantik pada 18 Desember. Jadi ada sekira tiga bulan jabatan gubernur akan dijabat Pj,” terangnya.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menyebut, Pj Gubernur Kaltim akan ditunjuk oleh Kemendagri. Dengan syarat, Pj berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki pangkat eselon I. ASN tersebut boleh diambil dari daerah atau pusat.
Di Kaltim sendiri, pejabat eselon I hanya dipegang Pj Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Meiliana dan Asisten I Bidang Pemerintahan Muhammad Sabani. Karena itu keduanya memiliki peluang untuk menjabat sebagai Pj Gubernur hingga akhir tahun 2018.
“Siapa pun yang ditunjuk, asal sesuai syarat saja. Kita tunggu dari Kemendagri. Karena nanti di sana yang menunjuknya,” tutup dia.
Seperti diketahui, Awang mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI daerah pemilihan Kaltim. Laki-laki yang baru saja merayakan ulang tahun yang ketujuh puluh itu terdaftar sebagai calon yang diusung Partai Nasional Demokrat (NasDem).
Komisioner KPU Kaltim, Ida Farida mengatakan, Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, mewajibkan setiap kepala daerah untuk mundur dari jabatannya. Jika memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
“Itu ada di pasal 7 dan 8 PKPU Nomor 20/2018. Jadi, ada aturan khusus yang nyaleg itu kepala daerah atau wakil kepala daerah. Nah, di pasal itu disebutkan, kepala daerah bersangkutan ketika mendaftar harus melampirkan surat pengunduran diri yang mendapat persetujuan dari atasannya. Ya, kalau gubernur berarti Mendagri,” ujar Ida.
Surat pengunduran diri yang mendapat persetujuan itu pun menjadi syarat sahnya caleg. Jika kepala daerah hanya melampirkan surat pengunduran diri tanpa ada persetujuan dari pejabat di atasnya, maka itu tidak memenuhi persyaratan.
“Berarti harus mundur. Karena nanti kan kita verifikasi. Tidak ada persetujuan dari pejabat di atasnya, berarti satu persyaratan akan gugur. Jadi harus mundur sebelum kita menetapkan DCT (daftar caleg tetap, Red.), kalau tidak salah sekitar September nanti,” ungkapnya. (*/um)
